Pendataan Kiai untuk Jaga Silaturahim

MALANG – Pendataan terhadap kiai pondok pesantren di Jawa Timur yang dilakukan oleh kepolisian di wilayah Polda Jawa Timur, menurut Ketua Syuriah PWNU Jawa Timur KH Marzuki Musytamar, hanya salah persepsi semata. Hal ini sempat membuat gaduh para ulama di Jatim.

“Dan perlu kami tegaskan bahwa itu sifatnya bukan pendataan sebagaimana yang menjadi asumsi masyarakat sejauh ini, akan tetapi sifatnya sekadar ingin mengenal para kiai di Jawa Timur,” demikian diutarakan KHMarzuki Musytamar  sewaktu menghadiri peresmian gedung SMA Islam Sabilillah di Malang, Senin (13/2).

Menurutnya, apa yang diperintahkan oleh kapolda Jatim yang baru kepada segenap jajaran polres di Jatim bertujuan untuk membantu memberikan dukungan menjaga kondusifnya keamanan di Jawa Timur. Sekaligus menjalin silaturahim antara ulama dan umaro.

“Dengan demikian, kerukunan antar sesama terus dan tetap terjaga dengan baik. Disisi lain, mengikis pelan paham yang suka memecah belah umat,” tegas Pengasuh Ponpes Sabilur Rosyad Gasek, Malang ini.

Ia pun juga menambahkan, harapan bagi para kiai yang sudah memiliki kesibukan dan popularitas, hendaknya tidak mudah tersilaukan oleh fananya dunia. Namum kembali kepada tujuan awal, yakni membesarkan umat atau jamaah yang selama ini dibinanya di kampung. Selain itu, hubungan dengan masyarakat kampung senantiasa terus dipupuk dengan baik.

“Berikutnya mendelegasikan kepada salah satu ustadnya, merajut tali silaturahim, sehingga saling memberikan nilai kemaslahatan, satu sama lain,” ujar Kiai Marzuki.

Menurutnya, jika kiai atau ustadnya senantiasa memperhatikan dan peduli kepada umat atau jamaahnya, sebaliknya jamaah atau umat pun juga turut menjaga dan mengamankan ponpes tersebut. Jika saling memberikan rasa kenyamanan dan kebaikan, maka hidup ini serasa indah. Manakala ditularkan kepada masyarakat, senantiasa kerukunan bisa tercipta dengan baik, dan perasaan yang akan menebar kebencian bisa terhindarkan.

2 KOMENTAR

  1. Pendataan kyai semestinya dilakukan oleh para kyai dan atau Ormas Islam sebagai bentuk keutuhan persatuan dan silaturahim. Bukan dilakukan oleh pihak kepolisian.
    Polisi hanya mendata personel kepolisian juga. Atau mendata kejahatan, kecelakaan, dan lainnya. Bukan mendata kyai.
    Hal it tetap tidak dibenarkan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.