DPRD Jatim Minta Pemerintah Pusat Evaluasi PPDB 2019 dan Hapus Zonasi


SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Anggota DPRD Jawa Timur, Agatha Retnosari berharap pemerintah pusat memberi arahan jelas terkait persoalan pendidikan saat ini ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk bersama melakukan perbaikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

“Harus ada arahan yang jelas dari pusat ke daerah,” ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Selasa (18/6).

Anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat itu menyebut sistem PPDB 2019 harus dievaluasi total dan mendesak dihapuskannya sistem zonasi.

Ia mengatakan, ke depan Kementerian Pendidikan harus melakukan kajian dalam setiap kebijakannya agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat seperti yang terjadi tahun ini.

“Saya juga mendesak dilakukan kajian untuk diberlakukannya sistem kuota atau sistem kombinasi,” kata politisi yang kembali lolos menjadi wakil rakyat hasil Pemilu 2019 itu.

Ia mengatakan, sistem tersebut yaitu sistem yang mengakomodasi beberapa jalur, seperti jalur nilai, jalur zonasi, jalur orang tua tidak mampu, jalur orang tua pindah kerja atau dinas serta jalur anak berkebutuhan khusus.

“Sistem bisa diberlakukan dengan persentase 50 persen, 25 persen, 20 persen, 2,5 persen dan 2,5 persen atau persentase kuota lain yang mempertimbangkan rasa keadilan setelah melakukan kajian-kajian distribusi populasi siswa di daerah masing-masing,” katanya.

Agatha juga mendesak kementerian pendidikan dalam mengeluarkan kebijakan terkait UN atau PPDB harus memperhatikan waktu agar orang tua siswa bisa mempersiapkannya dengan baik.

Ia mengapresiasi Pemkot Surabaya dan daerah lain yang melaksanakan PPDB dalam sistem daring (dalam jaringan) terbuka sehingga dapat dipantau dan menghindarkan prasangka adanya permainan dalam proses PPDB.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close