DPRD Jatim Minta Pemerintah Pusat Evaluasi PPDB 2019 dan Hapus Zonasi

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Anggota DPRD Jawa Timur, Agatha Retnosari berharap pemerintah pusat memberi arahan jelas terkait persoalan pendidikan saat ini ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk bersama melakukan perbaikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

“Harus ada arahan yang jelas dari pusat ke daerah,” ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Selasa (18/6).

Anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat itu menyebut sistem PPDB 2019 harus dievaluasi total dan mendesak dihapuskannya sistem zonasi.

Ia mengatakan, ke depan Kementerian Pendidikan harus melakukan kajian dalam setiap kebijakannya agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat seperti yang terjadi tahun ini.

“Saya juga mendesak dilakukan kajian untuk diberlakukannya sistem kuota atau sistem kombinasi,” kata politisi yang kembali lolos menjadi wakil rakyat hasil Pemilu 2019 itu.

Ia mengatakan, sistem tersebut yaitu sistem yang mengakomodasi beberapa jalur, seperti jalur nilai, jalur zonasi, jalur orang tua tidak mampu, jalur orang tua pindah kerja atau dinas serta jalur anak berkebutuhan khusus.

“Sistem bisa diberlakukan dengan persentase 50 persen, 25 persen, 20 persen, 2,5 persen dan 2,5 persen atau persentase kuota lain yang mempertimbangkan rasa keadilan setelah melakukan kajian-kajian distribusi populasi siswa di daerah masing-masing,” katanya.

Agatha juga mendesak kementerian pendidikan dalam mengeluarkan kebijakan terkait UN atau PPDB harus memperhatikan waktu agar orang tua siswa bisa mempersiapkannya dengan baik.

Ia mengapresiasi Pemkot Surabaya dan daerah lain yang melaksanakan PPDB dalam sistem daring (dalam jaringan) terbuka sehingga dapat dipantau dan menghindarkan prasangka adanya permainan dalam proses PPDB.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.