DPRD Jatim Minta Pemerintah Pusat Evaluasi PPDB 2019 dan Hapus Zonasi

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Anggota DPRD Jawa Timur, Agatha Retnosari berharap pemerintah pusat memberi arahan jelas terkait persoalan pendidikan saat ini ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk bersama melakukan perbaikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

“Harus ada arahan yang jelas dari pusat ke daerah,” ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Selasa (18/6).

Anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat itu menyebut sistem PPDB 2019 harus dievaluasi total dan mendesak dihapuskannya sistem zonasi.

Ia mengatakan, ke depan Kementerian Pendidikan harus melakukan kajian dalam setiap kebijakannya agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat seperti yang terjadi tahun ini.

“Saya juga mendesak dilakukan kajian untuk diberlakukannya sistem kuota atau sistem kombinasi,” kata politisi yang kembali lolos menjadi wakil rakyat hasil Pemilu 2019 itu.

Ia mengatakan, sistem tersebut yaitu sistem yang mengakomodasi beberapa jalur, seperti jalur nilai, jalur zonasi, jalur orang tua tidak mampu, jalur orang tua pindah kerja atau dinas serta jalur anak berkebutuhan khusus.

“Sistem bisa diberlakukan dengan persentase 50 persen, 25 persen, 20 persen, 2,5 persen dan 2,5 persen atau persentase kuota lain yang mempertimbangkan rasa keadilan setelah melakukan kajian-kajian distribusi populasi siswa di daerah masing-masing,” katanya.

Agatha juga mendesak kementerian pendidikan dalam mengeluarkan kebijakan terkait UN atau PPDB harus memperhatikan waktu agar orang tua siswa bisa mempersiapkannya dengan baik.

Ia mengapresiasi Pemkot Surabaya dan daerah lain yang melaksanakan PPDB dalam sistem daring (dalam jaringan) terbuka sehingga dapat dipantau dan menghindarkan prasangka adanya permainan dalam proses PPDB.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Islam Simbolik dan Islam Substantif: Problema Nilai Islamisitas dalam Politik Indonesia

Bagi saya, Habib Rizieq Shihab masih kurang radikal karena ia tidak memiliki ide original tentang negara nomokrasi Islam, yang menurut Thahir Azhary (1995) sebagai negara ideal atau negara siyasah diniyah dalam konsepsi Ibnu Khaldun (1849). Pengetahuannya tentang Kartosoewirjo yang pernah mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat tahun 1949 juga sangat minim sehingga jika dipetakan, ia hanyalah tokoh pinggiran dalam proses revolusi Islam yang kini sedang berproses di Indonesia.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi