Ganjar Pranowo Tinjau Jalanan Yang Rusak di Pekalongan

PEKALONGAN, SERUJI.CO.ID – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada Rabu (12/6), memeriksa jalan yang rusak di sepanjang jalur penghubung Kota Pekalongan dengan Kabupaten Pekalongan.

Dalam peninjauan yang dilakukan usai menghadiri serangkaian acara Syawalan di Kota Pekalongan itu, Gubernur mengecek kondisi Jalan KH Samanhudi di Kelurahan Karangjompo, Kecamatan Tirto, Kota Pekalongan.

Di sana, warga menghampiri Gubernur dan rombongan, mengeluhkan kerusakan jalan di daerah mereka yang tidak segera ditangani. Di antara warga yang menyampaikan keluhan ke Gubernur, ada seorang warga yang tampak marah karena daerahnya sering terkena banjir rob dan jalannya rusak.

Warga tersebut mempersoalkan penanganan jalan rusak oleh pemerintah daerah setempat yang menurutnya asal-asalan, hanya diuruk dengan batu dan tanah saja.

“Ini gimana Pak Gubernur, tanggung jawab pemerintah mana, jalan hanya diuruk batu. Saluran air penuh sampah, rob juga terus menggenangi pemukiman kami,” katanya.

Menanggapi keluhan terkait kerusakan jalan itu, Gubernur Ganjar kemudian mengajak warga untuk bermusyawarah.

“Cara menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah, bukan marah-marah,” ujar Ganjar.

Gubernur Ganjar mengatakan bahwa warga yang tinggal di kawasan itu memang sering mengeluhkan jalan yang rusak maupun permukiman yang tergenang akibat banjir rob dan limpasan air dari Sungai Widuri Pacar.

“Sementara jalan diuruk dulu karena untuk menangani jalan ini harus membuat talut sungai dan membendung air laut agar tidak masuk ke permukiman. Alhamdulillah, pemerintah kota dan kabupaten sudah bertemu, tinggal dimusyawarahkan. Warga dan instansi terkait mencari solusi terbaik. Mau relokasi, atau bagaimana,” katanya.

“Warga meminta dibuatkan saluran, tetapi saluran yang ada justru menjadi tempat pembuangan sampah,” ia menambahkan.

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu menjelaskan kepada warga bahwa penyebab rob salah satunya adalah penurunan muka bumi dan pembuatan tanggul mungkin tidak bisa menjadi solusi.

Menurut Ganjar, yang dibutuhkan adalah koordinasi atau musyawarah antara warga, lurah, camat, bupati dan wali kota untuk menemukan dan menjalan solusi terbaik dalam mengatasi masalah.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Form Konsultasi Hukum SERUJI

Untuk berkonsultasi dengan para pakar pengasuh rubrik "Konsultasi Hukum SERUJI" (KHS) silahkan isi form ini selengkap mungkin dan dengan data yang benar. Seluruh data kami jamin terjaga kerahasiaannya.

PT Semen Indonesia: Jebloknya Arus Kas Pasca Akuisisi Super Mahal Holcim

Akuisisi mestinya adalah sesuatu yang positif. Tetapi laporan keuangan terbaru SI berkata lain. Akuisisi justru menurunkan kinerja. Mengapa?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER