Pemkab Halmahera Pecat 12 ASN Terlibat Korupsi

TERNATE, SERUJI.CO.ID – Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur (BKDPSDA) Pemkab Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut) menyatakan, sebanyak 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dipecat karena terlibat tindak pidana kasus korupsi.

“Nama ASN yang akan dipecat sudah di meja Bupati Halmahera Utara,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur (BKDPSDA) Pemkab Halmahera Utara, Efrain Oni Hendrik, Senin (21/5).

Menurut dia, nama-nama ASN yang bakal dipecat sudah disampaikan ke Bupati dan sudah melakukan pendataan dan nama ke-12 ASN yang telah diserahkan ke Bupati.

Selanjutnya Bupati yang akan memutuskan, sebab, untuk keputusan bukan BKDPSDA tetapi bupati dan BKN menolak pertimbangan yang diajukan Pemkab Halut dan mengisyaratkan untuk tetap menjalankan keputusan peraturan pemerintan terkait ASN yang korupsi.

“Soal upaya ke BKN telah mendapat penolakan dan bagi mereka tetap meminta pemda melaksanakan keputusan yang ada,” kata dia.

Ia menambahkan ketika keputusan sudah dikeluarkan dan 12 ASN merasa keberatan atas putusan itu maka ada ruang yakni di PTUN.

Sementara itu, di tempat terpisah, Bupati Kabupaten Halteng Edi Langkara yang malas masuk kantor saat Ramadan dan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka gaji mereka akan ditahan.

“Seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemda Halteng, bahkan bupati menegaskan agar member sanksi tegas apabila ASN malas masuk kantor sudah melampaui batas kewajaran dan jika ada ASN yang malas diatas dua sampai tiga minggu wajib gajinya ditahan dan diberikan sangsi tegas,” katanya.

Edi menambahkan, jika ASN yang sudah tidak mampu berkantor di Halteng maka diminta melapor diri untuk segera dimutasi ke luar Halteng dan kalau sudah tidak mampu berkantor, segera lapor diri supaya dimutasi ke daerah lain. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER