JAYAPURA, SERUJI.CO.ID – Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih melakukan klarafikasi atas isu penggunaan bom fosfor oleh pasukan TNI saat melakukan evakuasi terhadap korban pembantaian kelompok separatis dari Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM), yang disebut polisi sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua.

Dalam konferensi pers di Kantor Penerangan Kodam Cenderawasih, Rabu (26/12), Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi, bersama Kepala Peralatan Kodam (Kapaldam) XVII/Cenderawasih Kolonel Cpl Dwi Soemartono menghadirkan beberapa jenis granat yang dipakai TNI saat evakuasi di Nduga.

“Yang beredar fotonya di Facebook dan fotonya yang dibawa saat aksi mahasiswa itu bukan bom melainkan hanya granat. Salah satunya granat asap, digunakan hanya untuk tabir,” ujar Kolonel Cpl Dwi Soemartono sambil menunjukan langsung granat tangan asap (GT-6AS) buatan PT Pindad, Rabu (26/12) siang.

Selain menunjukan granat asap, pihak Kodam Cenderawasih juga menunjukkan granat lontar (Mu Kal 40 MM GLM) yang juga digunakan pada saat evakuasi di Nduga.

“Ini ditembakan dengan senapan pelontar granat, ini senjata standar pasukan infanteri dan bukan bom,” terang Dwi.

Baca juga: Kapendam: Isu Bom Fosfor untuk Memojokkan Indonesia di Mata Internasional

Hal senada juga disampaikan Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi, bahwa granat yang digunakan merupakan senjata standar paling rendah yang artinya penggunaannya legal.

“Yang digembor-gemborkan itu di medsos memang orang tidak mengerti, tidak tahu mana granat, mana bom. Begitu juga bom fosfor, tapi kami sangat maklum pernyataan itu, karena kelompok bersenjata ini memang mereka tak ada pengetahuan tentang senjata,” ujar Aldi.

Selain membantah penggunaam bom fosfor, Aidi juga merasa heran dengan media besar di Australia yang langsung mempercayai penggunaan bom fosfor oleh TNI.

“Yang lebih konyol lagi itu ada media sekaliber internasional di Australia yang percaya hal ini, media itu memberitakan dan anehnya mau dibodoh-bodohi,” kata Aidi.

Baca juga: Kodam Cenderawasih Bantah Penggunaan Bom dan Pesawat Tempur di Nduga

Sementara mengenai isu adanya masyarakat sipil yang tewas, M. Aidi mengatakan semua pihak perlu melihat kenyataan di Nduga Papua.

“Di Nduga informasi yang ada hingga saat ini kurang lebih 70 persen warga tak ada KTP atau catatan kependudukan, jadi kalau ada warga yang mati kita tidak bisa identifikasi apa dia rakyat sipil, atau KKB. Karena KKB ini biasa ikut berbaur dengan masyarakat sipil, bahkan bukan tak mungkin bisa berbaur dengan anggota dewan dan pemerhati HAM dan lainnya,” ungkapnya.