Pilkada Antara Kompetisi, Dialog, Dan Kompromi


Oleh: Gunawan Witjaksana*

SERUJI.CO.ID – Makin dekat dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2018 maka suasananya makin hangat. Bahkan, di sejumlah daerah yang petahananya tidak ikut berlaga, suasananya jauh lebih semarak.

Di sejumlah wilayah tersebut, baik individu maupun partai politik (parpol), jauh lebih berani mengumumkan jago-jagonya, bahkan tampak lebih mudah menyelesaikan dialog antarparpol untuk menetapkan bakal calonnya.

Sebaliknya, di wilayah yang kemungkinan petahana akan dicalonkan kembali (bisa juga tidak) serta wilayah-wilayah yang dianggap strategis, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, penentuan bakal calonnya oleh berbagai kalangan dianggap rumit dan berhati-hati.

Yang paling aktual, setidaknya PDIP yang rencananya mengumumkan bakal calonnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah pada tanggal 4 Januari 2018, seperti dilansir oleh berbagai media, ternyata ditunda lagi. Proses kompetisi, dialog, kompromi, atau mungkin beradu strategi seolah-olah saling mereka lakukan.

Pertanyaannya, benarkah bahwa penentuan bakal calon kepala daerah yang direkomendasikan tersebut demi kemajuan wilayah yang diincarnya, atau sebaliknya hanyalah saling beradu kemampuan drama sekaligus beradu siasat demi kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019?

Dramatisme dan Kompromi

Boleh saja setiap individu ataupun parpol serta gabungan parpol yang akan mengusungnya menggunakan komunikasi pengelabuhan (deception communication) dengan melakukan “action” ala Burke dan Goffman yang meyakinkan dan menyatakan bahwa mereka akan membuat wilayah tertentu lebih baik. Ada pula yang dengan mengacu pada analisis subjektif mengatasnamakan rakyat wilayah tertentu menginginkan kepala daerah baru dan sejenisnya.

Hal seperti itu tidaklah salah karena dari sisi komunikasi, merayu orang atau rakyat itu selain perlu memahami apa yang mereka inginkan, juga perlu meyakinkannya. Cara yang paling populer adalah melakukan komunikasi dramatisme.

Meyakinkan rakyat untuk mendapatkan simpati itu mutlak. Persoalannya, cara serta pesan komunikasi guna meyakinkan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan aktual (actual needs) rakyat yang dalam bahasa iklannya adalah mengetahui “consumers insight” mereka.

Ini tentu agak berbeda bila ada petahana yang dicalonkan kembali. Bagi petahana, kinerja yang dinilai baik dan memenuhi harapan rakyat sesuai dengan janji kampanyenya akan bergema lebih nyaring bila dibanding dengan wacana dari kandidat lawannya. Kelemahan petahana pun ada, yaitu bila rakyat di wilayahnya merasa kinerjanya kurang baik dan rakyat kecewa. Bila demikian, tidak mungkin parpol pendukungnya tidak akan mencalonkannya kembali.

Mengingat makin sempitnya waktu, tampak antarparpol makin intens saling berkomunikasi. Ada yang menyebutnya reunian, koalisi rakyat, dan sejenisnya setidaknya mereka saling berkomunikasi, atau mungkin juga saling menakar kekuatan yang akhirnya akan lahir kompromi.

Parpol yang di suatu wilayah sebenarnya bisa mencalonkan kandidatnya sendirian pun tampaknya tidak terlalu tergesa-gesa. Dalam bahasa komunikasinya adalah sedang beradu strategi atau “the game theory of communication”.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close