Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah bahwa anggaran pendidikan untuk rehabilitasi gedung sekolah pada 2020 telah dipangkas dan dialihkan untuk keperluan pembiayaan balap mobil listrik Formula E.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menanggapi pernyataan anggota Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo yang menuding bahwa Pemprov DKI telah memangkas beberapa anggaran, termasuk anggaran Pendidikan, demi pelaksanaan balap Formula E.

Syaefuloh mengatakan penyesuaian anggaran rehabilitasi gedung sekolah dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang dipersoalkan PSI tersebut, telah dibahas bersama anggota DPRD dalam rapat komisi, didasarkan pada hasil penelitian teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta secara profesional.

“Seluruh usulan penyesuaian anggaran, baik penebalan maupun pengurangan telah disampaikan dan dibahas bersama dengan legislatif pada saat pembahasan di forum komisi. Gubernur selalu berpesan kepada ASN (aparatur sipil negara) agar memberikan perhatian lebih untuk pendidikan dan keadilan sosial. Rehabilitasi gedung sekolah adalah hak warga yang akan selalu dijaga oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Syaefuloh dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/11).

Anggaran Rehabilitasi Turun Karena Jumlah Sekolah Yang Perlu Direhab Turun

Syaefuloh menjelaskan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah yang tercantum dalam dokumen KUA-PPAS 2020 telah disampaikan secara resmi pada Juni 2019 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta, seluruhnya sebanyak 105 lokasi dengan usulan anggaran sebesar Rp2.570.202.489.835.

Atas usulan rehabilitasi total gedung sekolah tersebut, imbuh Syaefuloh, telah dilakukan penelitian kembali melalui pemeriksaan dan peninjauan lapangan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian itu, sebanyak 86 lokasi direkomendasikan perlu perbaikan dari 105 yang yang diusulkan sebelumnya.

“Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta lantas menyampaikan usulan penyesuaian jumlah dan anggaran gedung sekolah yang direhabilitasi menjadi 86 lokasi dengan nilai sebesar Rp2.114.819.786.888 atau terkoreksi sebesar Rp455.382.720.947,” ungkapnya.

Penyesuaian Anggaran Dialihkan Untuk Pembangunan SMK Baru dan Ruang Kelas

Atas penyesuaian lokasi dan anggaran rehabilitasi total tersebut, selanjutnya diusulkan untuk digunakan sebagai penyesuaian anggaran pembangunan unit sekolah baru SMK sebesar Rp163.308.535.435 dan pembangunan ruang kelas baru SMK sebesar Rp113.324.256.750 atau seluruhnya sebesar Rp276.632.792.185.

Secara keseluruhan, Dinas Pendidikan mengusulkan kegiatan rehabilitasi, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan unit sekolah baru seluruhnya sebesar Rp3,69 triliun yang kemudian diusulkan penyesuaian di rapat komisi menjadi Rp3,48 triliun atau terevisi sekitar Rp211.962.438.009.

Faktanya, Anggaran Rehabilitasi Gedung Sekolah di DKI Terus Meningkat

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020, dengan rincian: Rp1.531.640.996.392 (2017), Rp1.816.262.558.938 (2018), Rp2.021.088.798.113 (2019) dan Rp3.508.011.322.319 (2020).

“Sektor pendidikan merupakan sektor utama yang menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta dan salah satunya dibuktikan dengan komitmen untuk peningkatan anggaran pendidikan dalam dua tahun terakhir,” katanya.

Jika dibandingkan dengan total usulan anggaran, maka anggaran sektor pendidikan 2020 mencapai 24,10 persen dari total anggaran. Artinya, kewajiban alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari total APBD sesuai Undang-Undang Pendidikan telah terpenuhi, ucapnya.

Pemprov DKI Jakarta, tambah dia, tidak hanya berkonsentrasi melakukan peningkatan jumlah gedung sekolah yang direhab, tetapi juga melakukan peningkatan kualitas rehabilitasi di antaranya dengan menciptakan sekolah ramah anak, ramah difabel, rencana pemasangan solar panel dan pemasangan rumput sintetis untuk sarana olahraga siswa.

Jika memperhatikan RPJMD 2017-2022, ditargetkan jumlah sekolah yang akan direhab seluruhnya sebanyak 532 sekolah. Dari jumlah tersebut, sampai dengan 2019 telah diselesaikan sebanyak 346 sekolah, 86 sekolah diusulkan pada 2020 dan sisanya sebanyak 100 sekolah akan diselesaikan hingga 2022.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy