Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah bahwa anggaran pendidikan untuk rehabilitasi gedung sekolah pada 2020 telah dipangkas dan dialihkan untuk keperluan pembiayaan balap mobil listrik Formula E.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menanggapi pernyataan anggota Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo yang menuding bahwa Pemprov DKI telah memangkas beberapa anggaran, termasuk anggaran Pendidikan, demi pelaksanaan balap Formula E.

Syaefuloh mengatakan penyesuaian anggaran rehabilitasi gedung sekolah dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang dipersoalkan PSI tersebut, telah dibahas bersama anggota DPRD dalam rapat komisi, didasarkan pada hasil penelitian teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta secara profesional.

“Seluruh usulan penyesuaian anggaran, baik penebalan maupun pengurangan telah disampaikan dan dibahas bersama dengan legislatif pada saat pembahasan di forum komisi. Gubernur selalu berpesan kepada ASN (aparatur sipil negara) agar memberikan perhatian lebih untuk pendidikan dan keadilan sosial. Rehabilitasi gedung sekolah adalah hak warga yang akan selalu dijaga oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Syaefuloh dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/11).

Anggaran Rehabilitasi Turun Karena Jumlah Sekolah Yang Perlu Direhab Turun

Syaefuloh menjelaskan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah yang tercantum dalam dokumen KUA-PPAS 2020 telah disampaikan secara resmi pada Juni 2019 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta, seluruhnya sebanyak 105 lokasi dengan usulan anggaran sebesar Rp2.570.202.489.835.

Atas usulan rehabilitasi total gedung sekolah tersebut, imbuh Syaefuloh, telah dilakukan penelitian kembali melalui pemeriksaan dan peninjauan lapangan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian itu, sebanyak 86 lokasi direkomendasikan perlu perbaikan dari 105 yang yang diusulkan sebelumnya.

“Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta lantas menyampaikan usulan penyesuaian jumlah dan anggaran gedung sekolah yang direhabilitasi menjadi 86 lokasi dengan nilai sebesar Rp2.114.819.786.888 atau terkoreksi sebesar Rp455.382.720.947,” ungkapnya.

Penyesuaian Anggaran Dialihkan Untuk Pembangunan SMK Baru dan Ruang Kelas

Atas penyesuaian lokasi dan anggaran rehabilitasi total tersebut, selanjutnya diusulkan untuk digunakan sebagai penyesuaian anggaran pembangunan unit sekolah baru SMK sebesar Rp163.308.535.435 dan pembangunan ruang kelas baru SMK sebesar Rp113.324.256.750 atau seluruhnya sebesar Rp276.632.792.185.

Secara keseluruhan, Dinas Pendidikan mengusulkan kegiatan rehabilitasi, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan unit sekolah baru seluruhnya sebesar Rp3,69 triliun yang kemudian diusulkan penyesuaian di rapat komisi menjadi Rp3,48 triliun atau terevisi sekitar Rp211.962.438.009.

Faktanya, Anggaran Rehabilitasi Gedung Sekolah di DKI Terus Meningkat

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020, dengan rincian: Rp1.531.640.996.392 (2017), Rp1.816.262.558.938 (2018), Rp2.021.088.798.113 (2019) dan Rp3.508.011.322.319 (2020).

“Sektor pendidikan merupakan sektor utama yang menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta dan salah satunya dibuktikan dengan komitmen untuk peningkatan anggaran pendidikan dalam dua tahun terakhir,” katanya.

Jika dibandingkan dengan total usulan anggaran, maka anggaran sektor pendidikan 2020 mencapai 24,10 persen dari total anggaran. Artinya, kewajiban alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari total APBD sesuai Undang-Undang Pendidikan telah terpenuhi, ucapnya.

Pemprov DKI Jakarta, tambah dia, tidak hanya berkonsentrasi melakukan peningkatan jumlah gedung sekolah yang direhab, tetapi juga melakukan peningkatan kualitas rehabilitasi di antaranya dengan menciptakan sekolah ramah anak, ramah difabel, rencana pemasangan solar panel dan pemasangan rumput sintetis untuk sarana olahraga siswa.

Jika memperhatikan RPJMD 2017-2022, ditargetkan jumlah sekolah yang akan direhab seluruhnya sebanyak 532 sekolah. Dari jumlah tersebut, sampai dengan 2019 telah diselesaikan sebanyak 346 sekolah, 86 sekolah diusulkan pada 2020 dan sisanya sebanyak 100 sekolah akan diselesaikan hingga 2022.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Al Ghazali dan Dendam Anak-Anak Revolusi

Di masa Orde Baru adalah anak-anak yang bapak/ibunya dibunuh atau dipenjarakan Suharto. Di masa ini mereka adalah anak-anak yang bapaknya dipenjarakan Jokowi karena berbeda pandangan politik.

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close