Korban Gempa Lombok Unjuk Rasa Tuntut Penyaluran Dana Bantuan

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Korban Gempa melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (30/10).

Massa yang merupakan korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) berunjuk rasa terkait dana bantuan bagi korban gempa Lombok yang pernah dijanjikan Presiden Jokowi akan dicairkan dengan prosedur yang tidak berbelit-belit.

“Kami hanya menuntut yang dijanjikan Presiden. Kami ingin dana bantuan tersebut dikelola langsung oleh masyarakat tanpa aturan yang berbelit belit. Berikan kemudahan kepada rakyat yang sudah menjadi haknya,” kata orator aksi di atas mobil komando di depan Kantor Bupati KLU, Selasa (30/10).

Dari informasi yang dikumpulkan SERUJI, tuntutan massa aksi ini juga terkait dengan tidak transparannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU dalam pengelolaan anggaran bantuan tanggap darurat.

Korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) unjuk rasa terkait penyaluran dana bantuan gempa Lombok, di Kantor Bupati KLU, Selasa (30/10/2018). (foto:istimewa)

Selain itu, massa aksi juga menuntut Kementerian Sosial segera mencairkan dana bantuan jaminan hidup (jadup) yang dijanjikan sebesar Rp3 juta per kepala keluarga.

Setelah perwakilan massa aksi melakukan pertemuan dengan Pemkab KLU yang diwakili Wakil Bupati, Sekda, dan Ketua DPRD KLU, maka disepakati semua tuntutan massa aksi akan dipenuhi dan diperjuangkan Pemkab KLU.

Berikut tuntutan peserta aksi yang disepakati dengan Pemkab dan DPRD KLU;

  1. Pemkab KLU dan seluruh pimpinan DPRD KLU sepakat untuk melaksanakan tuntutan aksi,
  2. BPBD KLU akan segera mengeluarkan dan memberikan data terkait penggunaan anggaran donasi tanggap darurat dalam waktu 1×24 jam, dan harus diserahkan ke koordinator aksi,
  3. DPRD KLU akan segera membentuk Pansus untuk mengevaluasi kinerja BPBD KLU selambatnya tanggal 30 November 2018,
  4. Bupati KLU dan seluruh pimpinan DPRD KLU harus berani mengambil sikap tegas untuk membela kepentingan rakyat korban gempa, dan membentuk kebijakan yang pro rakyat,
  5. Dana bantuan korban gempa diberikan secara tunai ke rekening korban gempa,
  6. Pemkab KLU bersama-sama perwakilan Aliansi Masyarakat Korban Gempa KLU akan beraudiensi dengan Presiden Jokowi di Jakarta, dengan pembiayaan dari APBD KLU dalam waktu yang secepatnya.

Korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) unjuk rasa terkait penyaluran dana bantuan gempa Lombok, di Kantor Bupati KLU, Selasa (30/10/2018). (foto:istimewa)

(Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Lima Macam Riba Yang Diharamkam