Kasus Montara, Pemerhati Duga Rakyat NTT Dipecah Belah

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni menduga ada skenario terselubung yang tengah dimainkan oleh mantan Deputi I Kementerian Koordinator Kemaritiman Arif Havas Oegroseno untuk memecah belah rakyat NTT dalam menghadapi persoalan Montara.

“Indikasi ini terlihat jelas dari upaya yang tengah dimainkan oleh Havas Oegroseno untuk memberikan CSR kepada rakyat korban sebagai kompensasi dari pencemaran Laut Timor,” kata Tanoni yang juga Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara kepada pers di Kupang, Senin (9/4).

Hampir 90 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar akibat meledaknya anjungan minyak Montara pada 21 Agustus 2009, yang ikut membawa dampak terhadap lesunya kehidupan para nelayan serta petani rumput laut yang hidup di wilayah pesisir NTT.

Menurut Tanoni, Arif Havas Oegroseno yang telah dilantik menjadi Dubes Indonesia untuk Jerman itu enggan mengemban tugasnya sebagai Duta Besar karena sedang bermain mata dengan CEO PTTEP Bangkok, Somporn Vongvuthipornchai untuk menjalankan misi CSR tersebut.

Arif Havas Oegroseno pada 23 Maret 2018, berinisiatif mengundang CEO PTTEP Bangkok, Somporn Vongvuthipornchai untuk mengadakan pertemuan tertutup di Jakarta guna membahas kompensasi kepada rakyat korban Montara dalam bentuk CSR tersebut yang dihadiri pula oleh Ketua Bappeda NTT I Wayan Darmawa.

“Pertemuan tersebut difokuskan pada bagaimana caranya membujuk lebih dari 100.000 rakyat korban di NTT untuk mau menerima dana bantuan sosial (CSR) dari PTTEP dan Australia tersebut,” katanya.

Menurut mantan agen imigrasi Australia itu, apa yang dilakukan Havas bersama CEO PTTEP Bangkok itu merupakan salah satu bentuk dari upaya memecah belah rakyat korban Montara yang sedang mengadu nasibnya di Pengadilan Federal Sydney di Australia lewat gugatan “class action” sejak Agustus 2016.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2909 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 90, Pasal 9l ayat (l) dan Pasal 92 ayat (1) serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan, merupakan hak masyarakat korban untuk melakukan tuntutan ganti rugi tentang kerugian sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi.

Atas dasar ketentuan tersebut, rakyat korban Montara serta pemerintah Provinsi NTT dan para bupati/wali kota di NTTsejak tahun 2012 telah memberikan dukungan dan kuasa penuh kepada Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara untuk melakukan advokasi terhadap kasus tumpahan minyak tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perhubungan RI selaku Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut berdasarkan pada kententuan Perpres No.109 Tahun 2006, juga memberikan dukungan penuh kepada Ketua tim advokasi rakyat korban Montara.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER