Kasus Montara, Pemerhati Duga Rakyat NTT Dipecah Belah

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni menduga ada skenario terselubung yang tengah dimainkan oleh mantan Deputi I Kementerian Koordinator Kemaritiman Arif Havas Oegroseno untuk memecah belah rakyat NTT dalam menghadapi persoalan Montara.

“Indikasi ini terlihat jelas dari upaya yang tengah dimainkan oleh Havas Oegroseno untuk memberikan CSR kepada rakyat korban sebagai kompensasi dari pencemaran Laut Timor,” kata Tanoni yang juga Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara kepada pers di Kupang, Senin (9/4).

Hampir 90 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor tercemar akibat meledaknya anjungan minyak Montara pada 21 Agustus 2009, yang ikut membawa dampak terhadap lesunya kehidupan para nelayan serta petani rumput laut yang hidup di wilayah pesisir NTT.

Menurut Tanoni, Arif Havas Oegroseno yang telah dilantik menjadi Dubes Indonesia untuk Jerman itu enggan mengemban tugasnya sebagai Duta Besar karena sedang bermain mata dengan CEO PTTEP Bangkok, Somporn Vongvuthipornchai untuk menjalankan misi CSR tersebut.

Arif Havas Oegroseno pada 23 Maret 2018, berinisiatif mengundang CEO PTTEP Bangkok, Somporn Vongvuthipornchai untuk mengadakan pertemuan tertutup di Jakarta guna membahas kompensasi kepada rakyat korban Montara dalam bentuk CSR tersebut yang dihadiri pula oleh Ketua Bappeda NTT I Wayan Darmawa.

“Pertemuan tersebut difokuskan pada bagaimana caranya membujuk lebih dari 100.000 rakyat korban di NTT untuk mau menerima dana bantuan sosial (CSR) dari PTTEP dan Australia tersebut,” katanya.

Menurut mantan agen imigrasi Australia itu, apa yang dilakukan Havas bersama CEO PTTEP Bangkok itu merupakan salah satu bentuk dari upaya memecah belah rakyat korban Montara yang sedang mengadu nasibnya di Pengadilan Federal Sydney di Australia lewat gugatan “class action” sejak Agustus 2016.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2909 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 90, Pasal 9l ayat (l) dan Pasal 92 ayat (1) serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan, merupakan hak masyarakat korban untuk melakukan tuntutan ganti rugi tentang kerugian sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi.

Atas dasar ketentuan tersebut, rakyat korban Montara serta pemerintah Provinsi NTT dan para bupati/wali kota di NTTsejak tahun 2012 telah memberikan dukungan dan kuasa penuh kepada Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara untuk melakukan advokasi terhadap kasus tumpahan minyak tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perhubungan RI selaku Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut berdasarkan pada kententuan Perpres No.109 Tahun 2006, juga memberikan dukungan penuh kepada Ketua tim advokasi rakyat korban Montara.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Mengapa Riset di Indonesia ‘Mandul’? Belajar dari Thomas Edison-GE

Mengapa riset di perguruan tinggi kita mandul? Mengapa hanya menghasilkan dokumen  di rak-rak perpustakaan atau link internet yang hanya dibaca secara terpaksa oleh para mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi? Simak jawabannya di sini

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Inilah Tanda Bayi Terkena Penyakit Demam Berdarah

Kenali Demam Berdarah, waspada terhadap anak anda

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Wartawan Dalam Lingkaran Elite Kekuasaan