Tentang Korupsi Sektor Publik

Oleh: Dedy Eryanto, mahasiswa Doktoral di Victoria University of Wellington, New Zealand.


SERUJI.CO.ID – Kita kembali prihatin atas penetapan status tersangka terhadap Gubernur Jambi masa bakti 2016-2021 (metrotvnews.com, 2 Februari 2018). Penetapan tersebut menyusul terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap sejumlah pejabat Pemprov Jambi yang berupaya “menyuap” anggota DPRD pada November tahun lalu. Suap tersebut diduga berkaitan dengan kelancaran pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Tentu kasus ini menambah daftar panjang kasus korupsi serta “praktek suap-menyuap” yang marak terjadi di berbagai daerah yang telah menyeret para Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Memperhatikan permasalahan ini, yaitu korupsi di sektor publik tentu mengusik rasa penasaran di benak kita, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Tentunya telah banyak pendapat dan wacana yang disampaikan sejumlah pakar, akademisi, dan juga politisi. Sebagaimana ungkapan Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, “Perlu ada yang dibenahi dalam sistem politik di Indonesia selama ini. Saya kira ini perlu perenungan bersama”. Pernyataan ini menanggapi kasus yang tengah membelit sang Gubernur, yang juga kebetulan adalah kader muda PAN (Metrotvnews.com, 1 Februari 2018).

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia. Beberapa waktu berselang, pemerintah Negeri Petro Dollar itu menertibkan sejumlah “pangeran kerajaan” yang dianggap terlibat korupsi.

Hasil Survei Korupsi Sektor Publik

Huberts, seorang profesor ilmu politik dan administrasi publik di Vrije Universiteit, Amsterdam, pernah menerbitkan suatu paper (1998) yang menarik mengenai “tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi korupsi sektor publik”. Paper tersebut disusun berdasarkan hasil survei terhadap 257 pakar dari 49 negara yang dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu negara “higher income” dan “lower income”. Para pakar ini mewakili kalangan, diantaranya ilmuwan (38%), kepolisian dan kejaksaan (28%), lembaga anti korupsi (12%), auditor dan akuntan (10%), serta pengusaha dan konsultan (8%).

Pandangan para pakar tersebut menitikberatkan konsep bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi, yaitu diri sendiri, keluarga, kelompok ataupun partai politik. Sehingga disimpulkan korupsi sektor publik merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan publik, baik berupa tindakan maupun keputusan dari seorang politisi, pejabat publik, ataupun pegawai negeri demi kepentingan pribadi. Sementara Integritas sektor publik adalah segala tindakan dan keputusan yang mengikuti norma dan tingkah laku publik, dimana salah satu norma yang paling berterima umum adalah kepentingan pribadi tidak boleh mempengaruhi tanggung-jawab pejabat maupun aparatur publik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengapa Riset di Indonesia ‘Mandul’? Belajar dari Thomas Edison-GE

Mengapa riset di perguruan tinggi kita mandul? Mengapa hanya menghasilkan dokumen  di rak-rak perpustakaan atau link internet yang hanya dibaca secara terpaksa oleh para mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi? Simak jawabannya di sini

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

close