Tentang Korupsi Sektor Publik

Oleh: Dedy Eryanto, mahasiswa Doktoral di Victoria University of Wellington, New Zealand.


SERUJI.CO.ID – Kita kembali prihatin atas penetapan status tersangka terhadap Gubernur Jambi masa bakti 2016-2021 (metrotvnews.com, 2 Februari 2018). Penetapan tersebut menyusul terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap sejumlah pejabat Pemprov Jambi yang berupaya “menyuap” anggota DPRD pada November tahun lalu. Suap tersebut diduga berkaitan dengan kelancaran pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Tentu kasus ini menambah daftar panjang kasus korupsi serta “praktek suap-menyuap” yang marak terjadi di berbagai daerah yang telah menyeret para Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Memperhatikan permasalahan ini, yaitu korupsi di sektor publik tentu mengusik rasa penasaran di benak kita, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Tentunya telah banyak pendapat dan wacana yang disampaikan sejumlah pakar, akademisi, dan juga politisi. Sebagaimana ungkapan Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, “Perlu ada yang dibenahi dalam sistem politik di Indonesia selama ini. Saya kira ini perlu perenungan bersama”. Pernyataan ini menanggapi kasus yang tengah membelit sang Gubernur, yang juga kebetulan adalah kader muda PAN (Metrotvnews.com, 1 Februari 2018).

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia. Beberapa waktu berselang, pemerintah Negeri Petro Dollar itu menertibkan sejumlah “pangeran kerajaan” yang dianggap terlibat korupsi.

Hasil Survei Korupsi Sektor Publik

Huberts, seorang profesor ilmu politik dan administrasi publik di Vrije Universiteit, Amsterdam, pernah menerbitkan suatu paper (1998) yang menarik mengenai “tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi korupsi sektor publik”. Paper tersebut disusun berdasarkan hasil survei terhadap 257 pakar dari 49 negara yang dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu negara “higher income” dan “lower income”. Para pakar ini mewakili kalangan, diantaranya ilmuwan (38%), kepolisian dan kejaksaan (28%), lembaga anti korupsi (12%), auditor dan akuntan (10%), serta pengusaha dan konsultan (8%).

Pandangan para pakar tersebut menitikberatkan konsep bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi, yaitu diri sendiri, keluarga, kelompok ataupun partai politik. Sehingga disimpulkan korupsi sektor publik merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan publik, baik berupa tindakan maupun keputusan dari seorang politisi, pejabat publik, ataupun pegawai negeri demi kepentingan pribadi. Sementara Integritas sektor publik adalah segala tindakan dan keputusan yang mengikuti norma dan tingkah laku publik, dimana salah satu norma yang paling berterima umum adalah kepentingan pribadi tidak boleh mempengaruhi tanggung-jawab pejabat maupun aparatur publik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Ruang Publik yang Manusiawi bersama Pancasila

Indeks dalam konteks ini telah berhasil mengucapkan sayonara pada ide sekularisme.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close