Tentang Korupsi Sektor Publik

Oleh: Dedy Eryanto, mahasiswa Doktoral di Victoria University of Wellington, New Zealand.

SERUJI.CO.ID – Kita kembali prihatin atas penetapan status tersangka terhadap Gubernur Jambi masa bakti 2016-2021 (metrotvnews.com, 2 Februari 2018). Penetapan tersebut menyusul terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap sejumlah pejabat Pemprov Jambi yang berupaya “menyuap” anggota DPRD pada November tahun lalu. Suap tersebut diduga berkaitan dengan kelancaran pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Tentu kasus ini menambah daftar panjang kasus korupsi serta “praktek suap-menyuap” yang marak terjadi di berbagai daerah yang telah menyeret para Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Memperhatikan permasalahan ini, yaitu korupsi di sektor publik tentu mengusik rasa penasaran di benak kita, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Tentunya telah banyak pendapat dan wacana yang disampaikan sejumlah pakar, akademisi, dan juga politisi. Sebagaimana ungkapan Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, “Perlu ada yang dibenahi dalam sistem politik di Indonesia selama ini. Saya kira ini perlu perenungan bersama”. Pernyataan ini menanggapi kasus yang tengah membelit sang Gubernur, yang juga kebetulan adalah kader muda PAN (Metrotvnews.com, 1 Februari 2018).

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia. Beberapa waktu berselang, pemerintah Negeri Petro Dollar itu menertibkan sejumlah “pangeran kerajaan” yang dianggap terlibat korupsi.

Hasil Survei Korupsi Sektor Publik

Huberts, seorang profesor ilmu politik dan administrasi publik di Vrije Universiteit, Amsterdam, pernah menerbitkan suatu paper (1998) yang menarik mengenai “tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi korupsi sektor publik”. Paper tersebut disusun berdasarkan hasil survei terhadap 257 pakar dari 49 negara yang dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu negara “higher income” dan “lower income”. Para pakar ini mewakili kalangan, diantaranya ilmuwan (38%), kepolisian dan kejaksaan (28%), lembaga anti korupsi (12%), auditor dan akuntan (10%), serta pengusaha dan konsultan (8%).

Pandangan para pakar tersebut menitikberatkan konsep bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi, yaitu diri sendiri, keluarga, kelompok ataupun partai politik. Sehingga disimpulkan korupsi sektor publik merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan publik, baik berupa tindakan maupun keputusan dari seorang politisi, pejabat publik, ataupun pegawai negeri demi kepentingan pribadi. Sementara Integritas sektor publik adalah segala tindakan dan keputusan yang mengikuti norma dan tingkah laku publik, dimana salah satu norma yang paling berterima umum adalah kepentingan pribadi tidak boleh mempengaruhi tanggung-jawab pejabat maupun aparatur publik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER