MENU

Gerindra Jabar Cabut Dukungan Untuk Demiz-Syaikhu

SUKABUMI, SERUJI.CO.ID – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jawa Barat mencabut dukungan terhadap pasangan Dedi Mizwar-Ahmad Syaikhu sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018-2023.

“Ada beberapa kesepakatan yang dilanggar khususnya Dedi Mizwar (Demiz), seperti Demiz melanggar komitmennya menjadi kader Partai Gerindra. Tetapi, kenyataannya yang bersangkutan lebih memilih menjadi kader Partai Demokrat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jabar Mulyadi di Sukabumi, Senin (27/11).

Dia melanjutkan, awalnya Demiz siap untuk menjadi kader partai besutan Prabowo Subianto ini tetapi sebulan kemudian malah beralih ke Partai Demokrat. Sehingga dirinya melapor langsung ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo untuk mencabut dukungan terhadap pasangan ini.

Menurutnya, partainya pada pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak 2018 mendatang agar seluruh calonnya merupakan kader Gerindra. Sehingga parameter tersebut dilanggar oleh Demiz yang akhirnya ia sepakat untuk mencabut dukungan tersebut.

Jadi sudah jelas parameternya harus kader, sehingga saat Dedi tidak memiliki syarat tersebut maka pihaknya menganggap Wakil Gubernur Jabar tersebut tidak lagi masuk radar atau bidikan partai berlambang kepala burung garuda tersebut.

“Partai Gerindra melihat pilkada ini merupakan bidikan “antara” karena tujuan akhirnya adalah Pemilihan Presiden RI 2019. Jadi artinya setiap bangunan koalisi itu harus berorientasi kepada pilpres,” tambahnya.

Mulyadi mengatakan pihaknya akan membangun poros baru di Jabar dengan pemahaman dari formulasi koalisi dan Pilpres 2019. Jadi setiap kader harus memahami setiap potensi kandidat yang akan maju di pilkada ini.

“Partai kami terbuka untuk koalisi dengan siapapun yang terpenting setiap calonnya mempunyai komitmen,” katanya. (Ant/SU02)

Ingin mengabarkan peristiwa atau menulis opini? Silahkan tulis di kanal WARGA SERUJI dengan klik link ini

2 KOMENTAR

  1. Betul kata seorang kawan. Sistem parpol lah yg pertama harus diperbaiki. Karena presiden, dpr, dan pengendalian sistem kenegaraan lainnya, sdh terlalu jauh bergantung pada parpol. Lah jika parpolnya seperti ini?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BERITA TERBARU

TERPOPULER