Rupiah Makin Terperosok, DPR: Fundamental Ekonomi Harus Diperkuat

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyatakan pemerintah perlu memperkuat fundamental perekonomian nasional dalam menghadapi kondisi pelemahan nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

“Fundamental ekonomi kita harus diperkuat agar mampu menahan kuatnya dolar AS,” kata Taufik Kurniawan dalam rilis di Jakarta, Sabtu (30/6).

Menurut Taufik, dengan kebijakan yang mengarahkan kepada penguatan fundamental ekonomi, maka rupiah juga diharapkan bisa kembali menguat.

Politisi PAN itu mengemukakan, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus siaga menghadapi pelemahan rupiah ini serta tidak bisa menilai bahwa pelemahan itu adalah sesuatu yang berlangsung sebagai normal atau hanya berlangsung secara musiman.

“Pelemahan ini jangan terus-terusan dianggap hal yang normal,” ucapnya.

Ia juga mengatakan, manfaat dari penguatan fundamental ekonomi juga akan memunculkan serta meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak pemangku kepentingan dan kalangan investor.

Dengan kepercayaan dari investor, lanjutnya, aliran dana keluar juga dapat diredam.

Taufik juga mengingatkan bahwa dampak dari melemahnya rupiah antara lain juga terkait dengan beban pembayaran utang sehingga perlu benar-benar diwaspadai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik kenaikan suku bunga acuan “7-Day Reverse Repo Rate”, hingga 50 basis poin menjadi 5,25 persen, sebagai langkah antisipasi untuk membendung tekanan global.

“Kalau soal harus naik, semua orang sudah tahu. Tidak ada cara lain. Tidak naik, ketinggalan. Orang lain naik, itu akan membuat ‘capital flight’. Kami sambut apa yang dilakukan BI,” kata Darmin di Jakarta, Jumat (29/6).

Darmin meyakini kenaikan suku bunga acuan tersebut untuk merespons berbagai perkembangan dunia saat ini mulai dari kenaikan suku bunga The Fed, potensi perang dagang dan kondisi geopolitik terkini.

Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan “7-Day Reverse Repo Rate” hingga 50 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen pada Rapat Dewan Gubernur 28-29 Juni 2018.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers RDG di Jakarta, Jumat (29/6), mengatakan bahwa langkah itu diambil untuk membendung tekanan ekonomi eksternal terhadap perekonomian domestik, termasuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Ini kebijakan moneter lanjutan yang ‘pre-emptive’ (antisipatif), ahead of the curve’ (selangkah lebih maju) dan front loading,” katanya. (Ant/Su02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengapa Riset di Indonesia ‘Mandul’? Belajar dari Thomas Edison-GE

Mengapa riset di perguruan tinggi kita mandul? Mengapa hanya menghasilkan dokumen  di rak-rak perpustakaan atau link internet yang hanya dibaca secara terpaksa oleh para mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi? Simak jawabannya di sini

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close