Surya Paloh: Cawapres Terserah Jokowi

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya nama calon Wakil Presiden RI kepada Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019.

“Kalau soal calon Presiden sudah pasti Pak Jokowi, tapi untuk posisi pendampingnya, NasDem menyerahkan penuh ke Jokowi,” ujarnya di sela peresmian Kantor Bappilu DPW NasDem Jatim di Surabaya, Ahad (8/4).

Berdasarkan hasil keputusan yang disampaikan pada HUT Ke-6 dan Rapat Kerja Nasional IV NasDem di Jakarta pada pertengahan November 2017, NasDem secara resmi mengusung Jokowi untuk calon Presiden sekaligus berharap sebagai pemimpin dua periode.

Ketika disinggung namanya sendiri yang masuk bursa untuk berduet dengan Jokowi, pemilik Media Grup itu mengaku dirinya sudah tua sehingga sudah bukan saatnya dicalonkan karena sudah terlambat.

Selain itu, saat ini ia mengaku hanya ingin berperan mengorganisasi, memimpin dan membesarkan partainya untuk menyumbang kebaikan bagi Indonesia.

“Meski ada yang menginginkan dan nama saya disebut-sebut, saya tetap tidak mau karena alasan tadi. Kalau memang ada aspirasi, biar yang lain sajalah,” ucap politikus senior kelahiran Banda Aceh, 16 Juli 1951 tersebut.

Namun, kata dia, ceritanya akan berbeda jika dirinya masuk bursa calon Presiden atau Wakil Presiden pada 15 tahun lalu, bahkan ia menegaskan tidak perlu didorong untuk maju, tapi akan melompat sendiri di Pemilihan Presiden.

Sedangkan, terkait viralnya tagar #GantiPresiden2019 di media sosial, Surya Paloh menilainya sebagai hal yang wajar dan tak ada yang salah di alam demokrasi di Tanah Air.

“Di negara demokrasi seperti Indonesia maka tak ada yang salah. Mau ganti presiden, mau calonkan Presiden, apa yang salah? Ini konsekuensi dalam sistem negara demokrasi yang bebas seperti sekarang,” ujar SP, sapaan akrabnya.

Sementara itu, di Pemilihan Presiden 2019, nama Jokowi sampai saat ini telah diusung delapan partai politik, yaitu yang pertama Partai NasDem, kemudian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Berikutnya berturut-turut diikuti Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diakuisisi atau Mengakuisisi: Satu Demi Satu Jatuh ke Tangan Asing

Suatu saat Anda didatangi oleh manajer pengembangan usaha Unilever menawari Anda untuk membeli 100% saham perusahaan Anda dengan harga 25 tahun laba alias Rp250 miliar. Anda dipersilakan pensiun dengan menikmati laba 25 tahun kedepan dalam bentuk uang tunai. Anda tertarik tidak? Ngiler tidak?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER