9 Eks Napi Korupsi Calonkan Diri Jadi Anggota DPD RI, Inilah Nama dan Provinsinya

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif (caleg) yang akan bertarung di Pemilu 2019 dan merupakan mantan narapidana korupsi.

Total seluruhnya sebanyak 49 caleg, baik untuk DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Kami sudah memastikan daftar calon anggota dewan yang berstatus mantan terpidana (korupsi),” kata Ketua KPU, Arief Budiman, di Jakarta, Rabu (31/1) malam.

Baca juga: Sebanyak 40 Eks Napi Korupsi Melamar Jadi Wakil Rakyat, Inilah Nama dan Partainya

Berdasarkan data yang disampaikan KPU kepada wartawan, 49 caleg itu antara lain 16 caleg DPRD Provinsi, 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota dan sembilan caleg DPD.

Berikut nama calon anggota DPD dan Provinsinya pemilihannya;

  1. DPD Provinsi Aceh, Abdullah Puteh (nomor 21)
  2. DPD Provinsi Sumatera Utara, Abdillah (nomor 39)
  3. DPD Provinsi Bangka Belitung, Hamzah (nomor 35)
  4. DPD Provinsi Sumatera Selatan, Lucianty (nomor 41)
  5. DPD Kalimantan Tengah, Ririn Rosyana (nomor 41)
  6. DPD Sulawesi Tenggara, La Ode Bariun (nomor 68)
  7. DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, Masyhur Masie Abunawas (nomor 69)
  8. DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, A Yani Muluk (nomor 67)
  9. DPD Provinsi Sulawesi Utara, Syachrial Kui Damapolii (nomor 40).

(ARif R)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.