Din Syamsuddin: Perlu Kedaulatan Hak dan Martabat Bangsa

AMBON – Din Syamsuddin, mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami tiga penegakan kedaulatan yaitu secara kultural, politik, dan territorial. Kini, ketiganya tidak lagi cukup.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015 mengatakan, kedaulatan merupakan masalah serius. Din menegaskan adanya penegakan kedaulatan yang keempat.

“Perlu adanya kedaulatan yang menyangkut hak-hak dan martabat bangsa,” tegasnya Sabtu (25/2) dalam Seminar Tanwir Muhammadiyah “Kedaulatan dan Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Berkemajuan” yang bertempat di Islamic Center Ambon.

Din pun memaparkan bagaimana proses penegakan kedaulatan ia maksud. Pertama, yaitu pada tanggal 28 dengan Sumpah Pemuda, yang merupakan bentuk pengukuhan kedaulatan kultural. Kedua pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan kedaulatan politik. Tanpa penegakan kedaulatan yang pertama maka tidak akan ada yang kedua. Ketiga, Ir. Djuanda  pada tanggal 13 Desember 1957 telah meneguhkan kedaulatan yang bersifat teritorial, dengan menegaskan teritorial Indonesia adalah darat dan laut.

Seluruh bentuk penegakan kedaulatan tersebut pun saling terpaut sehingga, “Ketiganya merupakan proses peneguhan kedaulatan di Indonesia. Jika tidak ada  gagasan kedaulatan teritorial, mungkin Indonesia hanya memiliki kekuasaan daratan,” kata Din.

Namun, problem kedaulatan yang dihadapi oleh bangsa di era globalisasi saat ini menurut Din,“Negara lain mengintervensi, sehingga kedaulatan lebih mudah tergoyah,” terangnya.

Mengenai perlunya penegakan kedaulatan keempat, Din mengakui bahwa pada realitanya, pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Akan tetapi, kini berubah menjadi penggadaian dan penyerahan kedaulatan diberikan sukarela dan tanpa rasa berdosa.

“Ini adalah hal yang bahaya. Apalagi Indonesia masuk ke dalam berbagai sektor, baik ekonomi, politik, dan juga sosial,” ungkapnya.

Din menyarankan agar dalam hal kedaulatan kita harus kembali ke khittah kebangsaan. “Yang paling berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Hal itu adalah kedaulatan paripurna dalam menegakan politik , ekonomi dan budaya,” ungkapnya.

Din pun berpesan agar Muhammadiyah harus tampil dalam meluruskan kiblat bangsa. “Kini telah terjadi deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional kita dan cita-cita dasarnya. Muhammadiyah harus berperan dalam meluruskan itu,” pesannya.

EDITOR: Rizky

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pendidikan Untuk Merdeka

Pada saat pemimpin Jepang sudah memvisikan sebuah masyarakat baru Society 5.0, apakah kita saat ini, sebagai bangsa, sebagai ummat, berada pada jalur yang benar menuju puncak kejayaan menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur, serta cerdas?

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER