Din Syamsuddin: Perlu Kedaulatan Hak dan Martabat Bangsa

AMBON – Din Syamsuddin, mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami tiga penegakan kedaulatan yaitu secara kultural, politik, dan territorial. Kini, ketiganya tidak lagi cukup.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015 mengatakan, kedaulatan merupakan masalah serius. Din menegaskan adanya penegakan kedaulatan yang keempat.

“Perlu adanya kedaulatan yang menyangkut hak-hak dan martabat bangsa,” tegasnya Sabtu (25/2) dalam Seminar Tanwir Muhammadiyah “Kedaulatan dan Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Berkemajuan” yang bertempat di Islamic Center Ambon.

Din pun memaparkan bagaimana proses penegakan kedaulatan ia maksud. Pertama, yaitu pada tanggal 28 dengan Sumpah Pemuda, yang merupakan bentuk pengukuhan kedaulatan kultural. Kedua pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan kedaulatan politik. Tanpa penegakan kedaulatan yang pertama maka tidak akan ada yang kedua. Ketiga, Ir. Djuanda  pada tanggal 13 Desember 1957 telah meneguhkan kedaulatan yang bersifat teritorial, dengan menegaskan teritorial Indonesia adalah darat dan laut.

Seluruh bentuk penegakan kedaulatan tersebut pun saling terpaut sehingga, “Ketiganya merupakan proses peneguhan kedaulatan di Indonesia. Jika tidak ada  gagasan kedaulatan teritorial, mungkin Indonesia hanya memiliki kekuasaan daratan,” kata Din.

Namun, problem kedaulatan yang dihadapi oleh bangsa di era globalisasi saat ini menurut Din,“Negara lain mengintervensi, sehingga kedaulatan lebih mudah tergoyah,” terangnya.

Mengenai perlunya penegakan kedaulatan keempat, Din mengakui bahwa pada realitanya, pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Akan tetapi, kini berubah menjadi penggadaian dan penyerahan kedaulatan diberikan sukarela dan tanpa rasa berdosa.

“Ini adalah hal yang bahaya. Apalagi Indonesia masuk ke dalam berbagai sektor, baik ekonomi, politik, dan juga sosial,” ungkapnya.

Din menyarankan agar dalam hal kedaulatan kita harus kembali ke khittah kebangsaan. “Yang paling berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Hal itu adalah kedaulatan paripurna dalam menegakan politik , ekonomi dan budaya,” ungkapnya.

Din pun berpesan agar Muhammadiyah harus tampil dalam meluruskan kiblat bangsa. “Kini telah terjadi deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional kita dan cita-cita dasarnya. Muhammadiyah harus berperan dalam meluruskan itu,” pesannya.

EDITOR: Rizky

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER