Din Syamsuddin: Perlu Kedaulatan Hak dan Martabat Bangsa

0
63
Din Syamsuddin
Din Syamsuddin, ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015. (Foto: Istimewa)

AMBON – Din Syamsuddin, mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami tiga penegakan kedaulatan yaitu secara kultural, politik, dan territorial. Kini, ketiganya tidak lagi cukup.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015 mengatakan, kedaulatan merupakan masalah serius. Din menegaskan adanya penegakan kedaulatan yang keempat.

“Perlu adanya kedaulatan yang menyangkut hak-hak dan martabat bangsa,” tegasnya Sabtu (25/2) dalam Seminar Tanwir Muhammadiyah “Kedaulatan dan Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Berkemajuan” yang bertempat di Islamic Center Ambon.

Din pun memaparkan bagaimana proses penegakan kedaulatan ia maksud. Pertama, yaitu pada tanggal 28 dengan Sumpah Pemuda, yang merupakan bentuk pengukuhan kedaulatan kultural. Kedua pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan kedaulatan politik. Tanpa penegakan kedaulatan yang pertama maka tidak akan ada yang kedua. Ketiga, Ir. Djuanda  pada tanggal 13 Desember 1957 telah meneguhkan kedaulatan yang bersifat teritorial, dengan menegaskan teritorial Indonesia adalah darat dan laut.

Seluruh bentuk penegakan kedaulatan tersebut pun saling terpaut sehingga, “Ketiganya merupakan proses peneguhan kedaulatan di Indonesia. Jika tidak ada  gagasan kedaulatan teritorial, mungkin Indonesia hanya memiliki kekuasaan daratan,” kata Din.

Namun, problem kedaulatan yang dihadapi oleh bangsa di era globalisasi saat ini menurut Din,“Negara lain mengintervensi, sehingga kedaulatan lebih mudah tergoyah,” terangnya.

Mengenai perlunya penegakan kedaulatan keempat, Din mengakui bahwa pada realitanya, pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Akan tetapi, kini berubah menjadi penggadaian dan penyerahan kedaulatan diberikan sukarela dan tanpa rasa berdosa.

“Ini adalah hal yang bahaya. Apalagi Indonesia masuk ke dalam berbagai sektor, baik ekonomi, politik, dan juga sosial,” ungkapnya.

Din menyarankan agar dalam hal kedaulatan kita harus kembali ke khittah kebangsaan. “Yang paling berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Hal itu adalah kedaulatan paripurna dalam menegakan politik , ekonomi dan budaya,” ungkapnya.

Din pun berpesan agar Muhammadiyah harus tampil dalam meluruskan kiblat bangsa. “Kini telah terjadi deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional kita dan cita-cita dasarnya. Muhammadiyah harus berperan dalam meluruskan itu,” pesannya.

EDITOR: Rizky

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Polisi Temukan Dua Kardus Miras di Pelabuhan Tahuna

MANADO, SERUJI.CO.ID - Polisi menemukan dua dus sekitar 46 botol minuman keras (miras) beralkohol jenis captikus pada sebuah kapal yang berlabuh di Pelabuhan Tahuna,...

Pakde Karwo Pastikan Sanksi ASN Yang Berfoto Tunjukkan Dukungan ke Gus Ipul-Puti

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jatim Soekarwo memastikan telah memberi sanksi terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak netralan di Pilgub Jatim 2018, dengan berfoto...
Korban Miras Oplosan

Korban Miras Oplosan di RSUD Dr Soetomo Kian Bertambah

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Korban akibat menenggak minuman keras kian bertambah di Surabaya. Hingga kini terhitung sudah puluhan korban miras merasakan pesakitan di Rumah Sakit,...

Menangkan Pemilu 2019, Gerindra Bentuk Laskar Merah Putih

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Partai Gerindra Jatim tampaknya tak setengah-setengah dalam mengejar target Pemilu 2019 mendatang. Partai besutan Prabowo Subianto tersebut menargetkan sebanyak-banyaknya perolehan pemilu...

IFC: Indonesia Diharapkan Jadi Mode Busana Muslim Dunia

BOGOR, SERUJI.CO.ID - National Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC) Ali Charisma mengatakan pertemuan dengan Presiden Jokowi menawarkan program konkrit membawa dunia ke Indonesia untuk...