Din Syamsuddin: Perlu Kedaulatan Hak dan Martabat Bangsa

0
83
Din Syamsuddin
Din Syamsuddin, ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015. (Foto: Istimewa)

AMBON – Din Syamsuddin, mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami tiga penegakan kedaulatan yaitu secara kultural, politik, dan territorial. Kini, ketiganya tidak lagi cukup.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015 mengatakan, kedaulatan merupakan masalah serius. Din menegaskan adanya penegakan kedaulatan yang keempat.

“Perlu adanya kedaulatan yang menyangkut hak-hak dan martabat bangsa,” tegasnya Sabtu (25/2) dalam Seminar Tanwir Muhammadiyah “Kedaulatan dan Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Berkemajuan” yang bertempat di Islamic Center Ambon.

Din pun memaparkan bagaimana proses penegakan kedaulatan ia maksud. Pertama, yaitu pada tanggal 28 dengan Sumpah Pemuda, yang merupakan bentuk pengukuhan kedaulatan kultural. Kedua pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan kedaulatan politik. Tanpa penegakan kedaulatan yang pertama maka tidak akan ada yang kedua. Ketiga, Ir. Djuanda  pada tanggal 13 Desember 1957 telah meneguhkan kedaulatan yang bersifat teritorial, dengan menegaskan teritorial Indonesia adalah darat dan laut.

Seluruh bentuk penegakan kedaulatan tersebut pun saling terpaut sehingga, “Ketiganya merupakan proses peneguhan kedaulatan di Indonesia. Jika tidak ada  gagasan kedaulatan teritorial, mungkin Indonesia hanya memiliki kekuasaan daratan,” kata Din.

Namun, problem kedaulatan yang dihadapi oleh bangsa di era globalisasi saat ini menurut Din,“Negara lain mengintervensi, sehingga kedaulatan lebih mudah tergoyah,” terangnya.

Mengenai perlunya penegakan kedaulatan keempat, Din mengakui bahwa pada realitanya, pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Akan tetapi, kini berubah menjadi penggadaian dan penyerahan kedaulatan diberikan sukarela dan tanpa rasa berdosa.

“Ini adalah hal yang bahaya. Apalagi Indonesia masuk ke dalam berbagai sektor, baik ekonomi, politik, dan juga sosial,” ungkapnya.

Din menyarankan agar dalam hal kedaulatan kita harus kembali ke khittah kebangsaan. “Yang paling berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Hal itu adalah kedaulatan paripurna dalam menegakan politik , ekonomi dan budaya,” ungkapnya.

Din pun berpesan agar Muhammadiyah harus tampil dalam meluruskan kiblat bangsa. “Kini telah terjadi deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional kita dan cita-cita dasarnya. Muhammadiyah harus berperan dalam meluruskan itu,” pesannya.

EDITOR: Rizky

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Tergeletak di Jalan, Pelajar SMA di Kota Langsa Ditemukan Meninggal

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID - Seorang pelajar SMA ditemukan meninggal dunia di Dsn. Makmur Gampong Baroh Langsa Lama Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, Rabu...

Terima Zohri di Istana, Presiden Jokowi: Dia Orang Besar

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Akhirnya juara dunia lari 100 meter U-20, Lalu Muhammad Zohri bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan Zohri dengan Presiden yang berlangsung di Istana...
rupiah

Rupiah Makin Mengkhawatirkan, Hari ini Terjerembab di Rp14.422

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta pada Kamis (19/7) sesi pembukaan pagi kembali turun 8 poin, menjadi Rp14.422 per dolar...
Idrus Marham

Idrus Marham Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap PLTU Raiu-1

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis (19/7) memeriksa Menteri Sosial, Idrus Marham, sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait...

Presiden Jokwi dan Wapres JK Jenguk SBY di RSPAD Gatot Subroto

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjenguk Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, hari ini,...