Survei CSIS: Elektabilitas PSI Masih Berada di Kelompok Partai Nol Koma

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Lembaga studi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei yang dilakukan lembaga tersebut terhadap elektabilitas partai politik peserta Pemilu 2019, di Jakarta, Kamis (28/3).

Dalam paparannya, Peneliti CSIS Arya Fernandez mengungkapkan sebanyak sembilan partai politik diprediksi tidak lolos ambang batas parlemen (Parliementary Threshold, PT) yang ditetapkan dalam Pemilu 2019 sebesar 4 persen.

Salah satu partai tersebut adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang dikomandani Grace Natalie.

Dalam survei yang dilakukan sejak 15 Maret sampai 22 Maret 2019 dengan menggunakan metode multistage random sampling tersebut, elektabilitas PSI hanya di 0,5 persen, jauh di bawah ambang batas PT.

Dengan melihat margin of error pada survei ini yang sebesar 2,21 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen, maka kemungkinan PSI lolos dari ambang batas parlemen kecil sekali.

Selain PSI, delapan partai lainnya yang diprediksi tidak lolos PT adalah PPP 3 persen, PAN 2,5 persen, Perindo 1,1 persen, Hanura 0,8 persen, PBB 0,4 persen, PKPI 0,2 persen, Partai Garuda 0,1 persen, dan Partai Berkarya 0,1 persen.

Masih Besar Jumlah Pemilih Yang Belum Menentukan Pilihan

Pemilih Pemilu (ilustrasi)

Arya mengatakan jumlah responden yang belum menentukan pilihan sebanyak 3,2 persen dan tidak menjawab sebanyak 18,2 persen.

Karena masih tingginya pemilih yang merahasiakan pilihan dan belum menentukan pilihan, maka perubahan elektabilitas di hari pencoblosan masih mungkin terjadi.

“Perubahan dukungan pemilih dan perolehan suara partai terutama di partai menengah dan kecil, diperkirakan masih mungkin terjadi,” kata Arya dalam rilis hasil survei CSIS di Jakarta, Kamis (28/3).

Kampanye dan mobilitas caleg juga diperkirakan akan membuat konstelasi berubah terutama di partai menengah dan kecil.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.