close

Setahun Lalu Luhut Sebut Izin Meikarta Tak Bermasalah, Kenapa Kini Jadi Kasus KPK?

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Koordinatir Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan dituntut mempertanggungjawabkan pernyataannya hampir setahun lalu yang menyebut izin mega proyek Meikarta tidak ada masalah.

Tuntutan itu disampaikan oleh Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) yang menilai ada dugaan keterlibatan Luhut dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta yang saat ini tengah disidik KPK.

Dari penelusuran SERUJI, pada Ahad, 29 Oktober 2017 pagi, bertempat di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Luhut Pandjaitan bersama Chairman Lippo Group James Riady, menghadiri acara peresmian tutup atap atau ‘topping off’ dua menara Meikarta yang dibangun Lippo Group.

Saat menjadi pembicara di acara yang juga dihadiri Sekjen Demokrat Hinca Panjaditan dan Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie, Luhut memastikan semua perizinan dan kepemilikan tanah proyek Meikarta tidak ada masalah.


Baca juga: Makin Memanas, KAKI Desak KPK Periksa Luhut Pandjaitan Terkait Kasus Meikarta

Keyakinannya itu, kata Luhut waktu itu, karena berdasarkan apa yang disampaikan oleh James Riady selaku pemilik Lippo Group yang mengembangkan proyek Meikarta.

“Saya tanya Pak James (Riady) mengenai semua masalah perizinan dan kepemilikan tanah. (Dia jawab) semua tidak ada masalah,” kata Luhut, sebagaimana diberitakan media nasional di Jakarta, Ahad (29/10/2017).

Namun kini, setelah setahun dari pernyataan Menko Bidang Kemaritiman tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap dalam pengurusan perizinan mega proyek Meikarta, di Kabupaten Bekasi.

Karena hal itu, KAKI hari ini, Jumat (19/10), mendatangi Gedung KPK dan menuntut agar Luhut Pandjaitan diperiksa atas kaitannya dengan proyek Meikarta tersebut.

“Sebelumnya, Luhut mengatakan tidak ada masalah pada izin Meikarta dimana ia jadi ‘penjamin’ bagi tindak pidana rasuah izin Meikarta, yang meliput jutaan meter tanah,” kata Syahganda Nainggolan salah satu Presidium KAKI, lewat rilis yang diterima SERUJI, Jumat (19/10).

Baca juga: KPK Tetapkan Direktur Lippo Sebagai Tersangka Dugaan Suap Perizinan Meikarta

Kini, imbuh Ganda, izin yang dikatakan Luhut tidak ada masalah tersebut kedudukannya adalah produk korupsi.

“(Karena itu) menurut hukum, KPK harus menyidik James Riady dan Luhut Binsar Pandjaitan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Bupati Bekasi 2017-2022 Neneng Hassanah Yasi dan tujuh orang lainnya. Kesembilan orang tersebut, diduga telah melakukan tindak pidana suap untuk pengurusan izin mega proyek Meikarta. (ARif R)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Korban Tewas Akibat Serangan Bom di Srilangka Meningkat Jadi 290 Orang

Sebelumnya pada Ahad (21/4) malam, jumlah korban tewas tercatat sebanyak 207 orang.

Terkait Pengunduran Diri Bupati Madina Karena Jokowi Kalah, Begini Tenggapan Mendagri

"Benar yang bersangkutan membuat surat tersebut," kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad (21/4).

Diduga Ada Penggelembungan Suara, Bawaslu Rekomendasikan PSU di Surabaya

"Ada sebanyak 8.146 TPS yang kami rekomendasikan penghitungan ulang," kata Ketua Bawaslu Surabaya, Hadi Margo

Klaim Menang dengan Potong Tumpeng, Erick Thohir: Ini Data dan Fakta, Kita Bukan Pendusta

"Insya Allah kita ini bukan pendusta. Kita bukan pembohong, saya setuju dengan adinda saya saudara Bahlil, data-data kita menunjukkan kita menang di 55 persen ke atas. Ini bukan klaim tapi ini data dan fakta. Kita harus jaga kemenangan ini karena ini ke arah yang benar," ujar Erick Thohir.

Nilai Pemilu 2019 Terburuk Pasca Reformasi, Bambang: Tidak Penuhi Asas Luber dan Jurdil

Menurut Bambang, Pemilu kali ini tidak memenuhi asas Langsung, Umum, Bebes, dan Rahasia (LUBER) sebagaimana diamanatkan Undang Undang. "(Juga) tidak terpenuhi prinsip Judil (jujur dan adil, red)," ujarnya.

Kecewa Jokowi Kalah di Daerahnya, Bupati Madina Pilih Mengundurkan Diri

Didalam surat bernomor 019.6/1214/TUMPIM/2019 yang ditujukan kepada Presiden RI d.p Menteri Dalam Negeri, Dahlan Hasan menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Bupati Madina.

Klaim Menang dengan Potong Tumpeng, Erick Thohir: Ini Data dan Fakta, Kita Bukan Pendusta

"Insya Allah kita ini bukan pendusta. Kita bukan pembohong, saya setuju dengan adinda saya saudara Bahlil, data-data kita menunjukkan kita menang di 55 persen ke atas. Ini bukan klaim tapi ini data dan fakta. Kita harus jaga kemenangan ini karena ini ke arah yang benar," ujar Erick Thohir.

Nilai Pemilu 2019 Terburuk Pasca Reformasi, Bambang: Tidak Penuhi Asas Luber dan Jurdil

Menurut Bambang, Pemilu kali ini tidak memenuhi asas Langsung, Umum, Bebes, dan Rahasia (LUBER) sebagaimana diamanatkan Undang Undang. "(Juga) tidak terpenuhi prinsip Judil (jujur dan adil, red)," ujarnya.

Belum Ingin Deklarasi Kemenangan, Jokowi Minta Semua Bersabar Tunggu Hasil Resmi KPU

Jokowi sendiri meminta semua pihak untuk menahan diri dan bersabar menunggu proses penghitungan suara hasil Pemilu 2019 dari KPU.

Membaca Hasil Pilpres 2019 di Ranah Minang Terkait Kalah Telaknya Jokowi

Sempat digadang-gadangkan akan mendongkrak perolehan suara Calon Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019, dukungan 12 kepala daerah di Sumatera Barat terhadap capres petahana tersebut nyaris tak berjejak melihat hasil penghitungan sementara.

TERPOPULER

Kecewa Jokowi Kalah di Daerahnya, Bupati Madina Pilih Mengundurkan Diri

Didalam surat bernomor 019.6/1214/TUMPIM/2019 yang ditujukan kepada Presiden RI d.p Menteri Dalam Negeri, Dahlan Hasan menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Bupati Madina.

Tanggapi Tudingan PKB, PDIP Surabaya: Jika Tidak Ada Bukti, Akan Kami Lawan

"Jika itu tidak terbukti, maka kami akan melaporkan dan memprosesnya secara hukum karena sudah menyangkut nama partai," tegas Whisnu Sakti.

PKB Tuding PDIP Gelembungkan Suara di Sejumlah TPS di Surabaya

"Temuan yang jelas itu, ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP yang masif di beberapa TPS. Dan itu kegiatannya hampir sama, penggelembungan antara kisaran 20 sampai 30 suara per TPS," ungkap Musyafak

Begini Penilaian Pakar Gestur Soal Ekspresi Sandi Saat Deklarasi Kemenangan Prabowo

"Itu bukan sakit, ekspresi itu adalah ekspresi ketidaksukaan pada sesuatu," kata Handoko

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama