Makin Memanas, KAKI Desak KPK Periksa Luhut Pandjaitan Terkait Kasus Meikarta

1
686
  • 1K
    Shares
luhut binsar panjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Sekelompok aktivis yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Luhut Binsar Pandjaitan terkait kasus suap mega proyek Meikarta yang saat ini tengah disidik KPK.

Luhut yang saat ini menjabat sebagai Menko Bidang Kemaritiman, menurut KAKI, memiliki hubungan dengan kasus suap yang menggemparkan karena terlibatnya Billy Sindoro, Direktur Operasional dari Lippo Group yang merupakan group usaha dari konglomerat Indonesia, James Riady.

“Bahwa, Billy Sindoro menyerahkan diri. Step lanjut dilakukan penggeledahan ke kantor James Riady, kemarin 17 Oktober 2018. Jadi, ada hubungan signifikan antara rasuah tersebut dengan James Riady dan Luhut Binsar Pandjaitan,” kata Syahganda Nainggolan salah satu Presidium KAKI, lewat rilis yang diterima SERUJI, Jumat (19/10).

Loading...

Kaitan proyek Meikarta tersebut dengan Luhut, kata pria yang akrab disapa Ganda ini, terlihat saat dilakukan acara peresmian tutup atap atau topping off dua menara Meikarta yang dibangun Lippo di Cingkarang, Kabupaten Bekasi pada 29 Oktober 2017 lalu, yang dihadiri James Riady dan Luhut.

Baca juga: KPK Tetapkan Direktur Lippo Sebagai Tersangka Dugaan Suap Perizinan Meikarta

Diacara topping off tersebut, ungkap Ganda, Luhut mengatakan bahwa ia memastikan seluruh perizinan dan kepemilikan tanah Meikarta tidak ada masalah.

“Sebelumnya, Luhut mengatakan tidak ada masalah pada izin Meikarta dimana ia jadi ‘penjamin’ bagi tindak pidana rasuah izin Meikarta, yang meliput jutaan meter tanah,” terangnya.

Kini, imbuh Ganda, izin yang dikatakan Luhut tidak ada masalah tersebut kedudukannya adalah produk korupsi.

“(Karena itu) menurut hukum, KPK harus menyidik James Riady dan Luhut Binsar Pandjaitan,” tegasnya.

Baca juga: Memanas, KPK Geledah Rumah Big Bos Lippo Group James Riady

Selain itu, ujar Ganda, KAKI juga menuntut perizinan Meikarta untuk dibatalkan karena merupakan produk hasil korupsi. Dan meminta KPK juga mengusut Lippo karena dianggap telah lakukan kejahatan korporasi.

“Menurut hukum, KPK harus menggunakan Perma No 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan kejahatan korporasi untuk mentersangkakan PT Lippo,” pungkas Ganda.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Bupati Bekasi 2017-2022 Neneng Hassanah Yasi dan tujuh orang lainnya. Kesembilan orang tersebut, diduga telah melakukan tindak pidana suap untuk pengurusan izin mega proyek Meikarta.

KAKI
Presidium KAKI di Gedung KPK menuntu Luhut Binsar Pandjaitan dan James Riady diperiksa terkai kasus dugaan suap Meikarta, Jumat (19/10/2018). (foto:istimewa)

Berikut Presidium KAKI:

Ahmad Yani (Ketua)
Djoko Edhi Abdurrahman
Haris Rusli Moti
Salamudin Daeng
Syahganda Nainggolan
Andrianto
Andi Syahputra
Ahmad Bay Lubis
Kadri
Wahyono
Rizal Dharma Putra
Gde Siriana
Muslim Arbi
Kudiv Diva Sing
Dadang Merdesa
Salim hutajulu

(ARif R)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU