KPK Tetapkan Direktur Lippo Sebagai Tersangka Dugaan Suap Perizinan Meikarta

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan  Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka dugaan suap untuk terkait pengurusan Perizinan Proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

“Setelah melakukan pemeriksaan dilanjutkan gelar perkara, sebelum 1×24 jam disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji pada Bupati Bekasi dan kawan-kawan terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10) malam.

Billy Sindoro ditetapkan sebagai tersangkan bersama Bupati Bekasi 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin dan tujuh orang lainnya.

Diduga, kata Syarif, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.


“Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen “fee” fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu: Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT,” ungkap Syarif.

Baca juga: KPK Tetapkan Direktur Lippo dan Bupati Bekasi Tersangka Suap Meikarta

KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018.

Ia menyatakan keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan.

“Sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampat, hingga lahan makam,” kata Syarif.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Billy Sindoro, Taryudi, Fitra Djaja Purnama, Henry Jasmen disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a pasal 5 ayat (1) huruf b atau atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan diduga sebagai pihak penerima Neneng Hassanah Yasin disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Jamaludin, Sahat MBJ Nahor, Dewi Tisnawati, dan Neneng Rahmi disangkakan melanggar pasal pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (Ant/SU01)

KONSULTASI

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.
Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Ibu Muda Ini Sudah Harus Cuci Darah, Inilah Penyebabnya

Usia masih muda, tapi wanita ini sudah harus menjalani cuci darah rutin. Apa penyebabnya? simak penjelasan dr. Irsyal Rusad., dokter spesialis penyakit dalam.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Dukung Program Pariwisata, PT KAI Hidupkan 4 Jalur Kereta di Jawa Barat

4 jalur kereta api di Jabar kembali dihidupkan. Inilah jalur-jalurnya

Sesalkan Persekusi Terhadap Jurnalis Saat Acara ‘Munajat 212’, PWI Minta Polisi Usut Tuntas

PWI kecam kekerasan terhadap jurnalis saat acara Munajat 212, minta polisi usut tuntas.

Kampanye di Lembaga Pendidikan, Caleg PSI Ditetapkan Sebagai Tersangka

Caleg PSI jadi tersangka pidana pemilu.

The Habibie Center: Sudirman Harus Buktikan Pertemuan Rahasia Jokowi-Bos Freeport

Pengamat menilai Sudirman harus ungkap bukti-bukti dari pernyataannya, apalagi ada yang bertolak belakang dari yang disampaikan pada 2015 silam.

AJI Kecam Oknum Beratribut Ormas Lakukan Kekerasan Pada Jurnalis Saat Munajat 212

Sejumlah jurnalis mengalami persekusi yang diduga dilakukan oknum dengan atribut sebuah ormas saat acara Malam Munajat 212.

Ulama dan Tokoh Politik Bersama Ummat Penuhi Kawasan Monas dalam Munajat 212

Kawasan monas dipenuhi ummat yang hadiri Munajat 212.

Kampanye di Lembaga Pendidikan, Caleg PSI Ditetapkan Sebagai Tersangka

Caleg PSI jadi tersangka pidana pemilu.

The Habibie Center: Sudirman Harus Buktikan Pertemuan Rahasia Jokowi-Bos Freeport

Pengamat menilai Sudirman harus ungkap bukti-bukti dari pernyataannya, apalagi ada yang bertolak belakang dari yang disampaikan pada 2015 silam.

Ulama dan Tokoh Politik Bersama Ummat Penuhi Kawasan Monas dalam Munajat 212

Kawasan monas dipenuhi ummat yang hadiri Munajat 212.

Ombudsman Tegaskan Lahan Prabowo Bukan HGU Tapi HPHTI

Akhirnya setelah ditelusuri, Ombudsman memastikan lahan yang dikuasai Prabowo adalah HPHTI, bukan HGU.

TERPOPULER

Usai Rilis Hasil Pengecekan Klaim Dalam Debat Capres, Situs Cekfakta.com Diretas

Sebuah situs pengecekan fakta atas berbagai peristiwa, cekfakta.com telah diretas pada Selasa (19/2) malam pascadebat kedua Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

KPU Coret Ketua DPC Gerindra Gunung Kidul dari Daftar Caleg 2019

KPUD Gunung Kidul mencoret ketua DPC Gerindra Gunung Kidul dari daftar calon tetap (DCT) 2019.

Survei LSI: Kembali Diprediksi Tak Lolos ke Senayan, Inilah Elektabilitas PSI

PSI tetap diperkirakan tidak lolos ke Senayan.

Jelang Debat Kedua, Prabowo Bertemu Tim BPN Untuk Berdiskusi

Prabowo akan bersama Tim BPN menuju lokasi Debat Capres putaran kedua

Merasa Diperlakukan Tidak Adil, Ketua DPC Gerindra Gunung Kidul Akan Gugat KPU

Ketua DPC Partai Gerindra Gunung Kidul, Ngadiyono Ngadiyono mempertanyakan keputusan KPU Gunung Kidul yang mencoret namanya sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari Daftar Calon Tetap Pemilu 2019.