PSI Larang Poligami, SKPI: Itu Arogan dan Intoleran

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Gagasan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ingin melarang poligami bagi pejabat negara dan aparatur sipil negara dinilai tidak mencerminkan sikap toleran. Gagasan ini pun dimulai PSI dengan melarang kadernya melakukan praktik poligami.

“Gagasan yang diusung Ketum PSI Grace Natalie itu jauh dari kata toleran, bahkan bisa dibilang sikap arogan yang sulit diterima. Betapa tidak, Grace Natalie yang selama ini sering mengkampanyekan Indonesia yang toleran justru gagal membawa pesan itu dalam tatanan praktek,” kata Ketua Umum Syarikat Kebangkitan Pemuda Islam (SKPI), Farhan Hasan, di Jakarta, Ahad (16/12).

Farhan menilai Grace sepertinya tidak mengerti syariat Islam, sebab bila ia mengerti syariat Islam tentu tidak akan mengeluarkan ucapan atau gagasan yang seolah melecehkan Firman Allah yang tertuang dalam Al-Qur’an itu.

“Poligami adalah bagian dari Syariat Islam yang ditetapkan menurut Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ para ulama. Syariat Poligami tersebut berlaku sepanjang zaman hingga hari akhir,” tegasnya.

Meskipun dibolehkan, syariat Islam juga memberikan syarat yang tujuannya untuk melindungi hak-hak perempuan, di antara syarat itu adalah berlaku adil. Sang suami haruslah memiliki kemampuan untuk berlaku adil diantara istri-istrinya.

“Keadilan yang dibebankan oleh Allah disesuaikan dengan kemampuan suami yaitu memperlakukan para isteri dengan baik dan tidak mengutamakan sebagian yang lain dalam hal-hal yang termasuk dalam ikhtiar, seperti pembagian jatah bermalam dan nafkah. Adapun hal-hal lainnya di luar kemampuan manusia seperti adil dalam kecintaan, pelayanan dan lainnya adalah hal yang dimaafkan oleh syariat,” kata Farhan mengutip ucapan Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Toha Putra, Semarang, 1993, halaman 289-290.

Bagi seorang muslim, kata dia, semua syariat Allah itu baik dan mengandung maslahat, baik mashlahat murni yang tidak ada keburukannya, ataupun mashlahat rajihah (yang lebih kuat) atau lebih sedikit keburukannya dari dua kondisi yang ada.

“Termasuk dalam hal ini syariat poligami yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam kitab suci-Nya, dihalalkan oleh Rasul-Nya, serta disepakati oleh umat Islam. Sebab Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk lebih mengetahui, apa yang terbaik untuk makhluk-Nya,” paparnya.

Daripada menyoroti hukum Islam yang mungkin PSI tidak memiliki kapasitas untuk itu, Farhan mengimbau, PSI lebih baik menyoroti para pejabat yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral yang dilarang oleh seluruh agama.

“Dengan begitu PSI dapat mewujudkan visi Indonesia yang toleran dan berkeadaban,” pungkasnya. (Ant/SU05)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Modernisasi di Sana Dimulai Dengan Pajak Untuk Pria Yang Berjenggot

Para pria dianjurkan tidak berjenggot. Bagi yang bersikeras tetap berjenggot, mereka dikenakan pajak, sesuai dengan status sosial dan profesi.. Lama saya terdiam mengenang tokoh yang begitu terobsesi membaratkan negaranya: Peter the Great. Soal jenggotpun, ia atur.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER