Masa Bakti Dewan Pendidikan 2014-2019 Berakhir, Pemkot Surabaya Buka Rekrutmen


SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan Surabaya (DPS) periode 2020-2025. Pembukaan rekrutmen ini dilakukan mengingat masa bakti kepengurusan DPS 2014-2019 telah pun berakhir pada Oktober 2019 lalu.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan bahwa proses rekrutmen akan dimulai dengan pendafatran yang dilakukan secara daring (online) mulai hari ini, Selasa (18/2) hingga Jumat (28/2) mendatang.

“Pendaftaran bisa dilakukan dengan mengunjungi laman http://dispendik.surabaya.go.id/ dan mengisi data sesuai format yang tersedia,” kata Supomo di Kantor Dispendik Kota Surabaya, Selasa (18/2).

Dijelaskan Supomo, Dispendik telah menetapkan syarat dan kriteria bagi calon pendaftar anggota DPS 2020-2025, yaitu pakar pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengusaha, organisasi profesi, pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya, pendidikan bertaraf internasional, pendidikan berbasis keunggulan lokal, ormas, dan pegiat industri kreatif, media, serta teknologi informatika.

“Untuk syarat administrasi calon anggota yakni warga Kota Surabaya yang dibuktikan dengan KK Kota Surabaya, surat keterangan sehat dari dokter, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pendidikan minimal setara D4/S1,” jelasnya.

Selain itu, imbuh mantan Kepala Dinas Sosial Surabaya ini, pendaftar juga harus melampirkan rekomendasi dari organisasi profesi pendidik atau organisasi profesi lainnya dan/atau organisasi kemasyarakatan, dan melampirkan surat pernyataan bermaterai kesanggupan meluangkan waktu atau komitmen minimal 5 jam perbulan untuk tugas Dewan Pendidikan.

“Yang paling penting juga, kami minta para calon menyampaikan tulisan singkat mengenai misinya sebagai Anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya. Tulisannya itu maksimal 700 kata,” ujar Supomo.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam rangka perekrutan ini, Dispendik sudah membentuk panitia pemilihan dari berbagai kalangan. Mereka adalah Pakar Statistik yang juga Dosen Statistik Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS) Kresnayana Yahya, Praktisi Media Errol Jonathan, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga (Unair) Seger Handoyo, dan Dosen Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Martadi.

“Jadi, pakar-pakar ini yang nantinya akan melakukan seleksi, sehingga diharapkan nanti menemukan sosok-sosok yang kapabel di berbagai bidang,” tuturnya.

Usai pendaftaran yang akan berlangsung hingga 28 Februari, akan dilakukan seleksi administrasi dan penetapan nominasi oleh penitia pemilihan pada 2-9 Maret 2020.

Selanjutnya, ujar Supomo, pada 10 Maret 2020 akan dilakukan pengumuman calon lolos nominasi, dan pada 18-20 Maret 2020 akan dilakukan pemaparan gagasan dan wawancara para calon. Lalu, pada 24 Maret 2020 akan dilakukan penyerahan daftar usulan calon anggota Dewan Pendidikan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

“Nanti panitia pemilih akan mengusulkan 22 orang calon anggota Dewan Pendidikan kepada Bu Wali,” ungkapnya.

Proses berikutnya, pada 27 Maret 2020 akan dilakukan penetapan daftar definitif anggota Dewan Pendidikan Surabaya oleh Wali Kota Risma melalui surat keputusan (SK Wali Kota Surabaya) dan pada 30 Maret 2020 akan dilakukan pembentukan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan.

“Anggota Dewan Pendidikan Surabaya Insya Allah akan dilantik Bu Wali Kota pada 1 April 2020,” ujarnya.

Supomo berharap dengan adanya perekrutan wajah-wajah baru di kepengurusan Dewan Pendidikan ini, maka diharapkan Dewan Pendidikan bisa menjadi mitra yang baik bagi Dinas Pendidikan. Bahkan, ia juga berharap Dewan Pendidikan ini bisa memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kualitas dan memajukan pendidikan Kota Surabaya.

“Kami juga berharap nanti permasalahan-permasalahan dalam bidang pendidikan dapat diselesaikan bersama-sama antara Dewan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan. Jadi, nanti ada sinergitas antara Dewan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan,” pungkasnya.

Adapun anggota Dewan Pendidikan Surabaya periode 2014-2019 yang telah selesai masa baktinya adalah; Martadi (Pakar pendidikan, Unesa), Edy Kuntjoro (Sekolah Internasional), Ali Yusa (Dosen), Lilik Nofijantie (Guru), Murpin Josua Sembiring (Dosen PTS), Noor Shodiq (Guru), Wahyu Kuncoro (Pers), Ferry Koto (Pengusaha), Didik Yudhi Ranu Prasetyo (Aktivis Pendidikan, LSM), Kukuh Riyanto (Kasek Swasta), dan Yuli Poernomo (Praktisi PAUD).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.
close