Diskursus Jernih DAS Citarum

Oleh: Nico Andrianto, Alumnus Program Master of Policy and Governance, Crawford School of Public Policy, The Australian National University, Australia.

SERUJI.CO.ID – Sehari pasca debat Pilpres bertema lingkungan hidup dimana salah satu Capres menyebut program Citarum Harum, diskursus jernih tentang Citarum mengalir dari kantor BPK (18 Februari 2019), dengan diadakannya Seminar Nasional “Membedah Citarum dari Hulu Hingga ke Jakarta”.

Hasil pemeriksaan kinerja BPK menjadi pijakan bagi seminas nasional tersebut. Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Atmosfer Seminar Citarum lebih mirip acara ILC sebuah stasiun televisi. Bukan hanya karena Effendi Ghazali dan Tina Talisa memoderatori, tapi melibatkan multi-Stakeholders Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

Tampak hadir Kementerian LH dan Kehutanan, Gubernur DKI Jakarta, Sekda Provinsi Jawa Barat, Bupati/Walikota yang wilayahnya dialiri sungai Citarum, serta para Anggota dan auditor BPK, pengamat, jurnalis, akademisi, total sekitar 400 orang antusias memenuhi ruang Auditorium BPK, Jalan Gatot Subroto 31, Jakarta.


Ketahanan air menjadi salah satu agenda Prioritas Nawacita dalam RPJMN 2015-2019, dengan sasaran pengurangan lahan kritis dan penanganan DAS yang coba dikawal oleh auditor eksternal pemerintah.

Sungai Citarum adalah bagian dari 15 DAS prioritas seluas 5,5 juta hektar yang harus dipulihkan dari kondisi kritis beratnya melalui program perlindungan mata air dan pengurangan beban pencemaran. Citarum dan Waduk Jatiluhur adalah sumber 81 persen pasokan air baku bagi Jakarta. Semakin tercemar sungai Citarum, maka biaya pengolahan air baku menjadi air curah dan air minum akan semakin mahal.

BPK tidak bisa menutup mata dengan kondisi kritis Citarum akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berimbas pada kerugian besar di bidang kesehatan masyarakat, ekonomi, sosial dan ekosistem. Citarum dipilih menjadi obyek pemeriksaan karena merupakan sungai strategis nasional, sumber penghidupan bagi petani di lahan seluas 20 ribu hektar dan budidaya ikan di tiga waduk besar. Citarum juga sumber pembangkit listrik 1.900 MW untuk pasokan Jawa dan Bali.

Sebagai kesatuan ekosistem alami dari hulu ke hilir, BPK ingin memotret permasalahan Citarum secara komprehensif, tidak dibatasi yurisdiksi ataupun kewenangan masing-masing pihak, baik di Pusat maupun Daerah.

Sasaran pemeriksaan kinerja yang ingin menilai efektifitas upaya Pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran DAS Citarum Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Semester I 2018 tersebut, adalah, (1) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, (2) kecukupan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, (3) mekanisme koordinasi antar instansi baik Pusat maupun Daerah.

Tiga kriteria utama disusun untuk menilai apakah kualitas air Citarum berada pada rentang kelas air yang ditetapkan; apakah upaya pemerintah dalam mengendalikan pencemaran pada DAS Citarum telah sesuai kewenangannya; dan apakah upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas DAS Citarum melalui rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) telah efektif.

Dalam suasana ilmiah sebuah seminar, data-data hasil pemeriksaan kinerja Sungai Citarum digelar. Mulai dari kondisi kritis daerah tangkapan air di hulu Citarum, hasil uji lab limbah peternakan dan rumah tangga di hulu sungai, hasil uji kualitas air di sepanjang badan sungai serta di sekitar daerah industri, kondisi sampah, sampai kualitas air baku di pompa air Kalimalang, DKI Jakarta.

Dari segi kualitas air, diketahui Citarum memburuk akibat pembuangan sampah dan limbah domestik serta industri tanpa pengolahan di sepanjang DAS yang tak terkendali. Data mengenai kadar bakteri ecoli, besi, pH, COD, dan kekeruhan sungai Citarum jauh diatas ambang batas yang ditetapkan Pemerintah.

Beberapa isu krusial mengemuka, seperti parahnya perubahan tutupan lahan di area hulu yang menyebabkan meningkatnya limpasan permukaan serta erosi lahan. Akibatnya adalah pendangkalan tubuh sungai dan fluktuasi debit air yang ekstrem antar musim yang sering menimbulkan banjir. Bahkan banjir Citarum ini dirasakan sejak di Kabupaten Bandung, seperti konfirmasi Tina Talisa yang menghabiskan remajanya di sana.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan pengendalian pencemaran Citarum, diantaranya belum terdapat perencanaan yang komprehensif dan terpadu serta terintegrasi dengan dokumen Renstra serta RPJMD masing-masing instansi yang terlibat. Pelaksanaan pengendalian pencemaran DAS Citarum, baik melalui program Citarum Harum maupun yang dilaksanakan masing-masing instansi ternyata belum didukung rencana aksi yang terintegrasi, serta sasaran yang ingin dicapai serta indikator keberhasilannya.

Pemerintah Kabupaten/Kota di sepanjang DAS Citarum juga belum dilibatkan dalam struktur organisasi Citarum Harum. Selain itu, penganggaran kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) belum mengarah pada pemulihan lahan kritis.

Anggota IV BPK menyampaikan bahwa menurut pakar lingkungan kesalahan pengelolaan Sungai Citarum dimulai dari hulu. Tidak terdapat penanaman vegetasi yang benar di daerah tangkapan air. Kegiatan usaha tani di hulu Citarum mengabaikan kaidah konservasi yang menyebabkan erosi. Oleh karena itu, menurutnya Citarum harus dibenahi mulai dari hulu.

Meskipun telah terdapat Perpres 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, Satgas Citarum sebagai pelksananya menurut temuan BPK belum didukung sumber daya manusia yang memadai. Juga belum terdapat database untuk mengawasi industri yang mencemari Sungai Citarum. Belum terdapat kajian terkait jumlah maksimal keramba jaring apung yang seharusnya diperbolehkan, serta mekanisme inventarisasi jumlah ternak dan pemanfaatan limbah ternak di sepanjang DAS Citarum.

Lebih lanjut, sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik dan sampah juga belum memadai. Hal ini diperparah oleh lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Akibatnya, kegiatan pengendalian pencemaran Citarum dinilai oleh BPK belum efektif menurunkan tingkat pencemaran.

Akhirnya seminar Citarum berhasil meningkatkan peran BPK dalam merilis isu-isu strategis ke tengah masyarakat, pers, komunitas akademis, serta pengamat. Hal ini akan memotivasi dialog yang sehat antar warga negara untuk mendorong tata kelola dan kebijakan publik yang lebih baik, khususnya terkait DAS Citarum.

Beberapa Bupati yang hadir mengatakan bahwa kondisi terkini di hulu Citarum sudah mulai berubah dengan adanya program budidaya tanaman yang lebih mampu menyimpan air dan mencegah erosi. Diperlukan bantuan APBN dan sumber pendanaan lain termasuk CSR untuk membangun dan memelihara sarana dan prasarana pengolah air limbah domestik.

Berita banjir kiriman yang melanda Jakarta beberapa hari terakhir menyadarkan kita bahwa penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah kerja multi-stakeholders yang harus dikerjakan secara bersama, bersinergi dan berkolaborasi.

BPK merekomendasikan agar perencanaan pengendalian pencemaran Citarum dilakukan secara terpadu dan terkoordinir melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari hulu ke hilir. Perlu dikuatkan kapasitas kelembagaan dan SDM, serta pelibatan seluruh masyarakat melalui penyuluhan dalam mengelola limbah domestik dan sampah rumah tangga. Juga penegakan hukum atas para pelaku pencemaran, dan monitoring ketat atas pengendalian pencemaran DAS Citarum yang hasilnya bisa digunakan untuk merumuskan perencanaan kedepan.

Rasanya rekomendasi-rekomendasi BPK terkait pemeriksaan kinerja DAS Citarum ini mendesak untuk ditindaklanjuti oleh seluruh auditee.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tragedi Lion Air JT-610: Momentum Peningkatan Kesadaran Hukum Keselamatan Penerbangan

Hasil penelitian penyebab kecelakaan penerbangan yang dilakukan Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) hanya merupakan masukan secara tertutup kepada Pemerintah sebagai bahan evaluasi untuk pencegahan antisipasi agar tidak terulang lagi penyebab kecelakaan yang sama.

Mengapa Islamophobia?

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi