Lebih 3.500 Orang dengan Gangguan Jiwa Akan Nyoblos di Pemilu 2019, Begini Imbauan PDSKJI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menegaskan seluruh penyandang disabilitas, termasuk disabilitas mental atau dikenal sebagai Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memiliki hak pilih sama dengan warga negara lainnya.

Diperkirakan lebih dari 3.500 ODGJ dari 500 ribu lebih ODGJ di Indonesia akan ikut mencoblos pada hari pemilihan yang jatuh pada tanggal 17 April mendatang.

Kabar ikut memilihnya ODGJ ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Banyak yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang menanggapi secara negatif, baik dalam bentuk pernyataan penolakan, merendahkan, dan menjadikan lelucon, yang justru semakin menjauh dari upaya pemenuhan hak asasi manusia pada ODGJ seperti yang telah dijamin oleh UU Pemilu.

Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) menilai kondisi yang ada di masyarakat saat ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

“Di antaranya adalah kurangnya pemahaman dan sikap negatif, baik stigma maupun diskriminasi bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ),” kata Ketua Pengurus Pusat PDSKJ, Eka Viora dalam keterangan tertulisnya yang diterima SERUJI┬ádi Jakarta, Senin (8/4).

ODGJ Punya Hak Yang Sama dengan Warga Negara Lainnya

pemilu, pemilihan umum
Pemilu 2019

Ditegaskan Eka, dari aspek yuridis ODGJ memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lainnya, yang juga melekat sebagai hak asasi manusia (aspek filosofis).

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia,” tegasnya.

Kesempatan ODGJ Memilih Telah Ada Sejak Tahun 1955

KPU memperlihatkan kotak suara transparan yang akan dipergunakan untuk Pilkada dan Pemilu. (7/8/2017)

Diungkapkan Eka, bahwa kesempatan ODGJ untuk ikut dalam Pemilu bahkan sudah berlangsung sejak tahun 1955. Sederatan perundangan telah memberikan jaminan kepada ODGJ untuk dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Disampaikan juga oleh Eka, bahwa Indonesia bukanlah negara pertama dan satu-satunya yang menghormati dan memfasilitasi hak suara yang dimiliki oleh orang dengan gangguan jiwa.

“Hampir semua negara tidak melarang orang dengan gangguan jiwa untuk ikut berpartisipasi dalam memilih,” tegasnya.

Berikut Imbauan PP PDSKJI Terkait Orang dengan Gangguan Jiwa Memilih dalam Pemilu 2019;

Editor:Hrn

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Reuni 212, Aksi Yang Berat Terasa Ringan

Aksi reuni 212 tahun 2018 ini bukan hanya dihadiri oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pemuka lintas agama. Sebuah spirit yang sangat besar pengaruhnya untuk perubahan bangsa ke depan. Ini sebuah bukti lagi, bahwa umat islam bukan pecundang. Umat Islam bukan teroris pemecah belah bangsa, umat islam bukan anti kebhinnekaan .....

Meminta Maaf Kepada Generasi Yang Hilang

Tanggal 13 Febuari 2008 berlangsung peristiwa penting, di Australia. Melalui pidato Perdana Menteri Kevin Michael Rudd, di hadapan sidang Parlemen, pemerintah Australia secara secara resmi meminta maaf.

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

TERPOPULER

Mengenal Karbohidrat Rafinasi dan Bahayanya Bagi Tubuh

Menikmati sebungkus keripik kentang sambil menonton film memang menyenangkan. Tapi awas! jangan terlalu banyak. Ada bahaya mengintai di setiap gigitannya.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kemcer Di Curug Cipeteuy