KPAI Minta Polisi Usut Dalang Yang Memobilisasi 14 Remaja Untuk Ikut Aksi di Bawaslu

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto meminta polisi mengungkap dalang dibalik mobilisasi 14 remaja dari Sukabumi yang berencana ikut aksi 22 Mei di Jakarta.

“Kami meminta polisi mengungkap secara cepat dan cermat. Negara tidak boleh kalah dengan pelaku eksploitasi anak,” kata Susanto melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (23/5).

Susanto mengatakan penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara sepanjang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Namun, memobilisasi anak untuk demonstrasi merupakan pelanggaran undang-undang.

Menurut Susanto, penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik merupakan pelanggaran hak-hak anak.

“KPAI sudah melakukan upaya pencegahan sejak sebelum pemilu melalui nota kesepahaman dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” jelasnya.

KPAI juga telah mengundang perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga untuk mencegah pelibatan anak.

“KPAI, TKN, dan BPN bersepakat untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dan pencegahan sehingga tidak ada anak yang dilibatkan apalagi dalam sengketa pemilu,” tuturnya.

Sebelumnya, polisi menangkap 14 remaja di Sukabumi. Saat digeledah, ditemukan sepucuk surat wasiat yang isinya “Diwakafkan untuk Agama dan Negara” dari salah satu remaja tersebut.

Polisi masih mendalami kasus tersebut sekaligus membina dan menyelidiki siapa yang memobilisasi mereka

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Form Konsultasi Hukum SERUJI

Untuk berkonsultasi dengan para pakar pengasuh rubrik "Konsultasi Hukum SERUJI" (KHS) silahkan isi form ini selengkap mungkin dan dengan data yang benar. Seluruh data kami jamin terjaga kerahasiaannya.

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER