Obral BUMN, Akhir Demokrasi Ekonomi Kita

4
2035

Oleh: Gunarwanto

Gugatan terhadap BUMN kian menguat belakangan ini. Bahkan KADIN (Kamar Dagang dan Industri -red) sudah minta kepada Presiden Jokowi untuk mengurangi jumlah BUMN karena bisnisnya yang mendominasi menggarap proyek-proyek pemerintah. Sedang swasta tidak banyak mendapat jatah proyek pemerintah, argumen KADIN.

Menyambut keluhan KADIN tersebut, Presiden meminta kepada Menteri BUMN Rini Suwandi untuk menata kembali bisnis BUMN. Presiden mengingatkan untuk apa memiliki BUMN dengan anak dan cucu usaha hingga berjumlah 800 perusahaan; “Gabung saja BUMN yang banyak tersebut atau anak cucunya dijual ke swasta”.

BUMN tidak perlu mengurus usaha yang remeh temeh atau tidak penting.

Kita harus hati-hati menanggapi keluhan pengusaha yang tergabung dalam KADIN tersebut.

Mengapa mereka mengeluh? Apakah mereka yang kebanyakan mewakili pengusaha pribumi kalah bersaing dengan swasta lain milik pengusaha non pribumi, lalu ingin minta kemudahan jatah proyek pemerintah?

Sejatinya, di satu sisi BUMN menjadi harapan bagi tegaknya demokrasi ekonomi setelah koperasi tidak banyak mendapat perhatian lagi. Di sisi lain, saat ini semakin masif penguasaan ekonomi oleh swasta yang tentu saja keuntungannya hanya untuk kelompok pengusaha tersebut. Ini berbeda dengan BUMN, jika kuat dan menguntungkan, yang menikmati adalah seluruh rakyat.

4 KOMENTAR

  1. BUMN mempunyai visi misi, antara lain sebagai agen pembangunan. Dilokasi yg tidak bisa dijangkau , pedalaman, yg dipastikan swatsa tidak mau krn rugi, BUMN pasti yg bergerak.Intinya jangan direcoki pemerintah siapa saja-seperti Petronas.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama