JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menilai rencana Presiden Jokowi mengalihkan kepemimpinan Badan Pengurusan Batam (BP Batam) ke Wali Kota Batam sarat kepentingan politis.
Riza beragumen rencana itu digulirkan di tahun politik dan harus beres sebelum Pilpres 2019. Selain itu, penunjukan Wali kota sebagai penanggung jawab juga dinilai politis.
“Dengan memindahkan tugas dan fungsi BP Batam ke wali kota, sama saja memindahkan masalah ekonomi ke politik. Wali kota itu jabatan politik,” kata Riza dalam diskusi bertajuk “Batam Mau Diapain?” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12).
Ketua DPP Gerindra itu menilai pelimpahan wewenang juga dinilai melanggar Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang melarang wali kota merangkap jabatan.
“Karena (pemerintah) ngebet, ada UU yang dilanggar, ini bahaya. Kami di DPR akan protes,” ujarnya.
Riza menuding ada pihak-pihak di Istana yang mencampuri keputusan Jokowi tersebut.
Hal itu dicontohkan Riza soal pengumuman kebijakan. Seusai rapat terbatas, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan akan membubarkan BP Batam. Lalu beberapa saat kemudian mengatakan hanya akan melakukan perombakan.
“Jadi, jelas soal BP Batam ada kepentingan politik tertentu dan bukti lemahnya Istana yang dipengaruhi genderuwo,” tuturnya.
Senada dengan Riza, Anggota Ombudsman RI La Ode Ida mengatakan bahwa keputusan pemerintah terlalu terburu-buru meleburkan BP Batam. Ia khawatir, kalau pengelolaan itu dileburkan rentan disusupi kepentingan politik.
“Sekarang di bawah kepemimpinan wali kota, manajemen politik, risikonya ada. Ada kepentingan partai politik dalam upaya terburu-burunya mengalihkan kepemimpinan BP Batam,” kata La Ode dalam diskusi tersebut.
La Ode mengatakan beberapa tahun terakhir sudah terjadi penurunan investasi di Kota Batam. Ida menduga hal itu terjadi karena terus-menerus terjadi pergantian Direksi BP Batam, yang berujung pada investasi di sana terjadi guncangan.
Kondisi itu, kata La Ode, dilakukan karena tarik-menarik kepentingan antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam sendiri.
“Kami duga adalah karena guncangan terus-menerus yang terjadi di Batam, dan kebijakan pemerintah yang mengganti direksi atau pengelola BP Batam tahun 2016 yang lalu yang menjadikan pertumbuhan ekonomi Batam tumbuh hanya 2 persen tahun 2017,” ujarnya. (SU05)
