DPR Nilai Peleburan BP Batam Sarat Kepentingan Politis

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menilai rencana Presiden Jokowi mengalihkan kepemimpinan Badan Pengurusan Batam (BP Batam) ke Wali Kota Batam sarat kepentingan politis.

Riza beragumen rencana itu digulirkan di tahun politik dan harus beres sebelum Pilpres 2019. Selain itu, penunjukan Wali kota sebagai penanggung jawab juga dinilai politis.

“Dengan memindahkan tugas dan fungsi BP Batam ke wali kota, sama saja memindahkan masalah ekonomi ke politik. Wali kota itu jabatan politik,” kata Riza dalam diskusi bertajuk “Batam Mau Diapain?” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12).

Ketua DPP Gerindra itu menilai pelimpahan wewenang juga dinilai melanggar Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang melarang wali kota merangkap jabatan.

“Karena (pemerintah) ngebet, ada UU yang dilanggar, ini bahaya. Kami di DPR akan protes,” ujarnya.

Riza menuding ada pihak-pihak di Istana yang mencampuri keputusan Jokowi tersebut.

Hal itu dicontohkan Riza soal pengumuman kebijakan. Seusai rapat terbatas, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan akan membubarkan BP Batam. Lalu beberapa saat kemudian mengatakan hanya akan melakukan perombakan.

“Jadi, jelas soal BP Batam ada kepentingan politik tertentu dan bukti lemahnya Istana yang dipengaruhi genderuwo,” tuturnya.

Senada dengan Riza, Anggota Ombudsman RI La Ode Ida mengatakan bahwa keputusan pemerintah terlalu terburu-buru meleburkan BP Batam. Ia khawatir, kalau pengelolaan itu dileburkan rentan disusupi kepentingan politik.

“Sekarang di bawah kepemimpinan wali kota, manajemen politik, risikonya ada. Ada kepentingan partai politik dalam upaya terburu-burunya mengalihkan kepemimpinan BP Batam,” kata La Ode dalam diskusi tersebut.

La Ode mengatakan beberapa tahun terakhir sudah terjadi penurunan investasi di Kota Batam. Ida menduga hal itu terjadi karena terus-menerus terjadi pergantian Direksi BP Batam, yang berujung pada investasi di sana terjadi guncangan.

Kondisi itu, kata La Ode, dilakukan karena tarik-menarik kepentingan antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam sendiri.

“Kami duga adalah karena guncangan terus-menerus yang terjadi di Batam, dan kebijakan pemerintah yang mengganti direksi atau pengelola BP Batam tahun 2016 yang lalu yang menjadikan pertumbuhan ekonomi Batam tumbuh hanya 2 persen tahun 2017,” ujarnya. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Umat Islam Harus Menangkan Pilpres dan Pileg

Mengingat betapa pentingnya momentum Pemilu 17 April 2019, maka umat Islam harus benar-benar berjuang dan mempunyai komitmen untuk dapat memenangkan pertarungan politik baik untuk Pilpres maupun Pileg yaitu memilih calon Paslon Presiden/Wapres serta Caleg yang didukung oleh Partai Politik yang memang punya komitmen berjuang dan keberpihakan untuk kepentingan Umat Islam dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER