Dana Bantuan Gempa Lombok Tak Kunjung Cair, Begini Versi Masing-Masing Pejabat

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Beredar berita bantuan untuk korban bencana gempa Lombok dari pemerintah hingga saat ini tak kunjung cair. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi sudah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan warga saat berkunjung ke Lombok pada 2 September lalu.

Menurut informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah sebenarnya sudah menyalurkan bantuan tersebut lewat BNPB sejak Ahad (2/9) lalu.

Sejumlah warga pun sudah menunjukkan rekening BRI-nya yang berisi dana Rp 50 juta. Bantuan diberikan kepada 5.293 KK yang rumahnya rusak berat sebesar Rp 264 miliar. Meski sudah ada di rekening warga, namun bantuan uang itu belum bisa dicairkan.

Versi BNPB

Plt Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Yolak Dalimunthe mengatakan, uang sebesar Rp 264 miliar sudah ada di rekening BRI untuk para korban gempa yang rumahnya rusak berat. Tetapi hingga kini dana itu masih ditahan karena belum ada surat permohonan pencairan dari kepala daerahnya yaitu bupati dan wali kota.

“Terus terang pemdanya kurang kooperatif. Saya sudah beberapa kali ucapkan masalah ini ke bupati atau sekda dan mereka hanya mengiyakan, tetapi sampai saat ini belum terima suratnya,” kata Yolak, sebagaimana dilansir Republika, Rabu (12/9).

Jika surat itu tidak diajukan, ia menegaskan BNPB tidak akan mencairkan dana itu. Ini karena BNPB hanya menjalankan instruksi presiden memberikan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp 264 miliar dengan tanggung jawab.

“Jika surat itu tidak diberikan namun uang tetap cair, siapa yang tanggung jawab? kami khawatir tersandung masalah dengan BPK, KPK, atau inspektorat karena uang itu adalah milik Negara, bukan pribadi,” katanya.

Jadi, kata dia, pihaknya hanya mengikuti mekanisme Negara. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah berkoordinasi memberikan surat itu. Apalagi, kata dia, dana ini merupakan DSP yang sebenarnya diperuntukkan untuk penanganan bencana lainnya seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), asap, dan lainnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER