Bila Freeport Ngeyel, Jokowi Bertindak Tegas

8
137
divestasi saham freeport
Tambang Freeport di Tembagapura. (Foto: mining.com)

JAKARTA – Presiden  Joko Widodo akan mengambil sikap tegas terkait negosiasi antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia. “Kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” ujar Jokowi di GOR Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2).

Namun, Jokowi menegaskan bahwa proses negosiasi masih terus berjalan. Selama proses masih berlangsung, Jokowi menyerahkannya kepada menteri terkait. “Sekarang ini biar menteri dulu,” ujar Jokowi.

Pada dasarnya, lanjut Jokowi, Pemerintah Indonesia hanya ingin mencari solusi yang tidak berat sebelah. “Kita ingin dicarikan solusi yang menang-menang, solusi yang win-win. Kita ingin itu. Karena ini urusan bisnis. Tapi ya kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” lanjut Jokowi menegaskan kembali pernyataan sebelumnya.

PT Freeport Indonesia menyatakan, tidak dapat menerima syarat-syarat yang diajukan pemerintah dan tetap akan berpegang teguh pada kontrak karya. Penyelesaian sengketa di Mahkamah Arbitrase Internasional akan menjadi pilihan jika tidak ada jalan keluar dari kedua pihak.

Terkait upaya negosiasi dengan pemerintah yang belum menemui titik terang, Freeport memiliki waktu 120 hari sejak pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia tentang sengketa tersebut.

Freeport mengajukan keberatan mereka kepada pemerintah, Jumat (17/2). Ketentuan itu diatur dalam KK, khususnya Pasal 21 tentang Penyelesaian Sengketa. Pemerintah mengumumkan perubahan status operasi Freeport dari KK menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pada 10 Februari lalu.

Perbedaan kedua status operasi tersebut adalah posisi negara dengan perusahaan dalam KK setara. Sedangkan dalam IUPK posisi negara yang diwakili pemerintah lebih tinggi selaku pemberi izin. Dalam IUPK, skema perpajakan bersifat prevailing atau menyesuaikan aturan yang berlaku.

Perusahaan juga dikenai kewajiban melepas sahamnya sedikitnya 51persen kepada Pemerintah Indonesia atau swasta nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, hanya perusahaan pemegang IUPK yang bisa mengekspor konsentrat.

EDITOR: Rizky

loading...

8 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BACA JUGA
Megawati Soekarno Putri

Megawati dan Mahfud MD Digaji Ratusan Juta di Dewan Pengarah BPIP

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan...

Manfaat Puasa Sebagai Restorasi Alami

Oleh: dr. Irsyal Rusad, Sp PD, dokter spesialis Penyakit Dalam. SERUJI.CO.ID - Pernah dalam suatu tayangan TV Animal Planet, saya lihat pada musim kawin beberapa ekor singa...

PKPU Human Initiative Kaltim ajak semua orang untuk jadi Pahlawan Sejati

BALIKPAPAN, SERUJI.CO.ID - PKPU Human Initiative menggelar Event “Infinity Happiness” di Giant Ekstra , Sabtu (26/5). Acara yang tersebut merupakan rangkaian program “Bahagia Bersama...

Infinity Happiness, Sebuah Persembahan PKPU HI untuk Anak Yatim dan Dhuafa

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menyemarakan bulan suci Ramadan 2018, PKPU Human Initiative (PKPU HI) menggelar Big Event “Infinity Happiness” di Plaza Gandaria City, Sabtu (26/5). Acara...

Rayakan Keberkahan Bulan Mulia dengan Buka Bersama 2500 Yatim

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 2500 anak yatim mengikuti buka bersama yang diselenggarakan Bank BJB dan PKPU Human Initiative Jawa Barat, Rabu (23/5). Program tersebut...