Bila Freeport Ngeyel, Jokowi Bertindak Tegas

8
84
divestasi saham freeport
Tambang Freeport di Tembagapura. (Foto: mining.com)

JAKARTA – Presiden  Joko Widodo akan mengambil sikap tegas terkait negosiasi antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia. “Kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” ujar Jokowi di GOR Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2).

Namun, Jokowi menegaskan bahwa proses negosiasi masih terus berjalan. Selama proses masih berlangsung, Jokowi menyerahkannya kepada menteri terkait. “Sekarang ini biar menteri dulu,” ujar Jokowi.

Pada dasarnya, lanjut Jokowi, Pemerintah Indonesia hanya ingin mencari solusi yang tidak berat sebelah. “Kita ingin dicarikan solusi yang menang-menang, solusi yang win-win. Kita ingin itu. Karena ini urusan bisnis. Tapi ya kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” lanjut Jokowi menegaskan kembali pernyataan sebelumnya.

PT Freeport Indonesia menyatakan, tidak dapat menerima syarat-syarat yang diajukan pemerintah dan tetap akan berpegang teguh pada kontrak karya. Penyelesaian sengketa di Mahkamah Arbitrase Internasional akan menjadi pilihan jika tidak ada jalan keluar dari kedua pihak.

Terkait upaya negosiasi dengan pemerintah yang belum menemui titik terang, Freeport memiliki waktu 120 hari sejak pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia tentang sengketa tersebut.

Freeport mengajukan keberatan mereka kepada pemerintah, Jumat (17/2). Ketentuan itu diatur dalam KK, khususnya Pasal 21 tentang Penyelesaian Sengketa. Pemerintah mengumumkan perubahan status operasi Freeport dari KK menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pada 10 Februari lalu.

Perbedaan kedua status operasi tersebut adalah posisi negara dengan perusahaan dalam KK setara. Sedangkan dalam IUPK posisi negara yang diwakili pemerintah lebih tinggi selaku pemberi izin. Dalam IUPK, skema perpajakan bersifat prevailing atau menyesuaikan aturan yang berlaku.

Perusahaan juga dikenai kewajiban melepas sahamnya sedikitnya 51persen kepada Pemerintah Indonesia atau swasta nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, hanya perusahaan pemegang IUPK yang bisa mengekspor konsentrat.

EDITOR: Rizky

BAGIKAN
loading...

8 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

Kemkominfo Blokir Laman Nikahsirri.com

PALEMBANG - Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika menyatakan pihaknya memblokir situs nikahsirri.com karena telah meresahkan masyarakat. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala...
Yohana Yambise

Muncul Situs Kawin Kontrak-Lelang Perawan, Menteri Yohana Angkat Mengecam

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise melarang lelang perawan dan kawin kontrak seperti penawaran yang beredar melalui situs nikahsirri.com. Dia mengatakan...

Kirim Bantuan ke Rohingya di Myanmar, Pekerja Sosial Hadapi Rintangan Berat

SITTWE - Lembaga-lembaga bantuan yang berusaha keras untuk mencapai ratusan ribu Muslim Rohingya yang terlantar akibat kekerasan di bagian barat laut Myanmar menghadapi permusuhan...

Jaringan Kabel Listrik Jembatan Suramadu Terbakar

SURABAYA - Jaringan kabel listrik jembatan Surabaya-Madura terbakar sehingga petugas mengalihkan arus lalu lintas di jembatan tersebut. "Yang kami alihkan adalah arus kendaraan roda yang menuju...

Rumah Doa Anak Yatim Pelihara Ratusan Ternak

BOGOR - Rumah Doa Anak Yatim yang terletak di Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memiliki aset ratusan ekor tenak mulai dari...
ott, korupsi

Basaria: Kasus Suap Wali Kota Cilegon Mengecewakan

JAKARTA - Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan kekecewaannya dengan kasus dugaan suap senilai Rp1,5 miliar terhadap Wali Kota Cilegon Tubagus Imam Ariyadi terkait...