Sistem Zonasi, Tahun Depan Siswa Tak Perlu Lagi Mendaftar ke Sekolah

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan dengan penerapan sistem zonasi, siswa sudah tidak perlu lagi mendaftar ke sekolah karena namanya sudah terdaftar di sekolah dekat rumah mereka.

“Kami menargetkan pada tahun depan, siswa tidak perlu lagi mendaftar sekolah. Karena namanya sudah terdaftar di sekolah yang ada di dekat rumahnya. Jika zonasi ini diterapkan, maka siapa yang masuk SMP tahun depan adalah anak yang duduk di kelas enam sekarang ini,” kata Muhadjir di Jakarta, Senin (10/12).

Ia mengatakan sistem zonasi merupakan puncak dari restorasi pendidikan yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem zonasi ini, kata Muhadjir, mengutamakan kedekatan jarak domisili peserta didik dengan sekolah

BACA JUGA:  FK Unair Targetkan 162 Jurnal Internasional

“Untuk itu, dukungan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan, terutama terkait dengan penyediaan data kependudukan untuk pendataan peserta program Kartu Indonesia Pintar (KIP),” tuturnya.


Sistem zonasi tidak hanya mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik, namun juga mencegah penumpukan guru berkualitas di suatu sekolah, menghilangkan ekslusivitas, dan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal.

“Ke depan, pemerintah akan menggunakan data dalam sistem zonasi sebagai acuan pemberian berbagai bantuan, juga mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan guru, dan peningkatan pelatihan guru,” ujarnya.

Saat ini, kata Muhadjir, sudah ada sekitar 2.570 zonasi dan berharap selanjutnya bisa meningkat menjadi 5.000 zonasi. (Ant/SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

4 KOMENTAR

  1. Itu bgus krn klau sistemnya tdak ribet proses nya juga baik.kalau ngomong kwalitas kuta ini manusia ya di benahi la.saya dukung untuk ngomong indonesia maju

  2. Gombal amoh, itu hanya retorika aja, nyatanya tetep kembali ke sistem peringkat danem. Guru2nya tak sanggup mengajar anak2 yg kurang pandai. Coba dicek sampai ke bawah kab/kota saat pendaftaran Pak, zonasi benar atau tidak?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi