Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Oleh: Ferry Koto, pemerhati pedidikan dan kebijakan publik.

SERUJI.CO.ID – Kalau Prabowo menang, Alhamdulillah, semoga bisa membuat negeri lebih baik lagi dibanding pemerintahan Jokowi. Walau memang tak ada jaminan. Setidaknya ada “hope” bagi sebagian pihak yang tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi.

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Jika sebagian besar rakyat puas –dalam konteks Pilpres 2019 yang hanya 2 paslon, 50%+1, maka petahana bisa meneruskan pemerintahannya pada periode kedua. Sebaliknya, jika banyak rakyat yang tak puas, maka pemimpin baru akan lahir. Sesederhana itu cara kerja demokrasi.

Jadi, jika nanti Jokowi tidak lagi terpilih, tak ada alasan pendukung Jokowi untuk “ngamuk“, karena kekalahan adalah cermin ketidakpuasan sebagian besar rakyat pemilih pada petahana. Ingat, rakyat berdaulat, dan demokrasi memang “menang-menangan” suara.


Namun sebaliknya, yang agak saya khawatir, justru kalau Prabowo kalah lagi.

Apakah para pendukung Prabowo, terutama kelompok masyarakat yang entah kenapa sejak 2014 sudah melebihi para politisi dalam sikap politiknya, siap menerima kekalahan tersebut?

Siap menerima dalam 5 tahun berikutnya, dari 2019 sampai tahun 2024, Presiden dari negeri besar ini, dengam segala kelebihan dan kekurangannya adalah Jokowi. Siap menerima Jokowi lah kepala negara dari negara yang luasnya hampir seluas benua Eropa ini.

Are you ready?

—000—

Saya pribadi sangat berharap, siapapun Presiden yang terpilih nanti, diantara Jokowi atau Prabowo –yang pasti bukan SBY yang entah kenapa beberapa hari belakangan ini sering dipromosikan, (mungkin karena rindu SBY?)– haruslah mampu mengakhiri pembelahan masyarakat yang sedemikian tajam. Pembelahan yang bahkan telah sampai ke saling klaim “siapa yang paling layak masuk surga”.

Cara mengakhiri pembelahan ini tak ada cara lain, selain harus datang dari Presiden terpilih dan para elit negeri ini. Rangkul lah semua rakyat, tak peduli pendukung atau bukan pendukung. Tak peduli walau begitu “sadis” mereka dalam mem-bully. Toh, Presiden tanpa rakyat, seburuk apapun rakyatnya, tidak akan disebut Presiden jika tak ada yang dipimpin.

–00–

Terakhir, walau tujuan akhir dari Pilpres 2019 ini adalah terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, namun prosesnya tentu haruslah yang makin berkualitas, makin membuat rakyat tercerahkan, makin cerdas, dengan diadunya gagasan-gasan terbaik dari para capres-cawapres. Bukan adu saling sindir dan saling hina.

 


NOTES:

Gambar dibuat Ferry Koto pertengahan atau jelang akhir 2012.

Gambar ini saya buat jelang akhir 2012, atau saat awal Jokowi maju dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta pada 2012. Mereka yang ada di gambar ini, dalam bayangan saya waktu itu, adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia. Gambar ini saya beri caption waktu itu dengan singkatan YM2 (Yang Muda, Yang Memimpin).

Dan alhamdulillah, sebagian besar terwujud. Jokowi berhasil jadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, kemudian naik jadi Presiden 2014. Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014, walau sebagai “pemain pengganti”. Ganjar Pranowo terpilih sebagai Gubernur Jateng pada 2013 (kembali menang dalam pilgub Jateng 2018). Khofifah Indar Parawansa memenangkan Pilgub Jatim 2018, yang nanti akan dilantik pada Januri 2019.

Sementara Gatot Pujo Nugroho terpilih pada 2013 sebagai Gubernur Sumut, setelah sebelumnya jadi Pj Gubernur karena Gubernur-nya tersandung korupsi. Ridwan Kamil akhirnya menjadi Gubernur Jabar 2018, setelah sebelumnya menjabat Wali Kota Bandung 2013-2018.

Yang belum jadi Gubernur baru Bambang DH saja, mungkin nanti akan jadi bos nya para Gubernur (Mendagri maksud saya, hehe).

Sayang, 2 orang di gambar ini, Ahok dan Gatot, harus tersandung pidana akibat perbuatan mereka sendiri. Semoga jadi pelajaran yang diambil hikmahnya untuk mengkoreksi diri.

 

Surabaya, 27 Oktober 2018

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

15 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Kasus Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Ini Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Darmawan (Aden) usai diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Jasmas senilai Rp4,9 miliar yang bermasalah tersebut, Selasa (16/7) langsung ditahan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Tetap Bolehkan Berswafoto, Begini Klarifikasi Garuda Soal Edaran Larangan Berfoto di Pesawat

Dalam klarifikasi tersebut juga disampaikan bahwa penumpang tetap dapat melakukan pengambilan gambar untuk kepentingan pribadi. "Misalnya melakukan swaphoto selama tidak mengganggu kenyamanan atau merugikan penumpang lain," jelas Rosan.

Klarifikasi Larangan Berfoto Dalam Pesawat, Garuda: Itu Edaran Internal Belum Final

Perusahaan penerbangan nasional, Garuda Indonesia mengklarifikasi beredarnya surat larangan mengambil foto di dalam kabin pesawat selama penerbangan di seluruh pesawat Garuda, yang suratnya sempat viral di media sosial.

Inilah Sebab Prabowo Digugat Mulan Jameela dan Belasan Kader Gerindra

Baru saja kalah dalam gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), dan ditolak permohonannya dalam penetapan hasil Pilpres di Mahkamah Agung (MA), kali ini Calon Presiden yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto harus menghadapi gugatan dari belasan calon anggota legislatif (Caleg) yang juga kader Partainya sendiri.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

Tenggat Waktu Habis, Satgas Bentukan Kapolri Gagal Ungkap Kasus Novel Baswedan

Satuan Tugas (Satgas) untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang dibentuk Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, dinilai gagal menjalankan tugasnya hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 6 bulan setelah dilantik.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.