SERUJI.CO.ID – Semakin banyak kekuasaan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), menko kemaritiman. Kehadiran Pak LBP di mana-mana, mengomentari apa saja, menguatkan kesan yang samar-samar selama ini bahwa ada, mohon maaf sekali, “capability problem” (masalah kemampuan) di pihak Pak Jokowi. Untuk jabatan presiden, kondisi seperti ini sangat berbahaya. Rentan disalahgunakan.

Dari waktu ke waktu, capability problem itu terasa semakin akut. Pak Jokowi semakin banyak mentransfer kekuasaan dan wewenang kepada LBP. Sekarang ini, nyaris tidak ada aspek tugas kepresidenan yang tidak ada LBP di situ.

Pak LBP diberi wewenang untuk mengurusi investasi dari RRC. Wewenang untuk mengurusi reklamasi Teluk Jakarta. Ikut mengurusi pembangunan jalan tol, menangani urusan impor gas dari Singapura, ikut mengurusi pembangungan LRT di Jakarta, dan mengatur siapa-siapa yang harus duduk di Kantor Staf Presiden. Beliau juga dipercaya ikut menyiapkan personel penting dalam satuan pengamanan presiden.

Pak LBP juga hadir dalam pembangunan bandara. Mengawasi hal-ihwal PT Freeport. Bahkan, kata banyak orang yang paham politik, LBP mengawal Partai Golkar agar bisa dikendalikan oleh Jokowi. Terbukti kemudian Golkar, tepatnya Setya Novanto (Setnov), langsung menyerahkan bulat-bulat partainya kepada Jokowi. Acara puncak penyerahan itu dilakukan pada saat Novanto mendeklarasikan pencapresan Jokowi untuk Pilpres 2019.

Setnov kemudian menjadi “good boy”-nya Jokowi. Entah ada pengaruh Jokowi di KPK entah tidak, Setnov bisa tetap bebas meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka skandal superkorupsi e-KTP. Setnov pun “berani” tak menghadiri panggilan KPK. Ketika dia mengklaim dirinya dalam keadaan sakit, rupanya LBP merasa perlu meyakinkan media bahwa Setnov memang terbaring di rumah sakit.