BPJS Sebagai Malaikat Penolong Membawa Kiamat


Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tubagus Ahmad Choesni, mengatakan ada dua hal yang harus kita lakukan untuk menghindari defisit keuangan BPJS, yakni penerima digenjot dan pengeluaran ditekan terus.

Sekarang untuk mengurangi beban pembayaran, BPJS melakukan pengetatan pembayaran klaim dengan cara penundaan klaim tagihan dan kemudian mencicilnya. Misalnya tagihan maret belum lunas, tagihan April sudah dibayar sebahagian sehingga kesannya BPJS membayar tanpa menunda.

Untuk efisiensi dalam pembiayaan obat, BPJS hanya membayar harga obat yang tertera di e-katalog. Dengan alasan tidak ada dalam e-katalog, BPJS tidak mau membayar obat walau tersedia dalam formularium nasional. Harga e-katalog sangat rendah dibandingkan harga yang tersedia dipasar. Bahkan ada farmasi yang berusaha untuk memberikan diskon sampai 60 persen, tapi ternyata harganya masih jauh di atas harga e-katalaog. Sangat tidak mungkin bagi dokter untuk meresepkan obat yang dibutuhkan pasien sementara dalam e-katalog tidak tersedia.

Untuk rawat jalan, semua penyakit untuk RS Kelas C dibayar 1 kali kunjungan Rp 192 ribu, termasuk biaya dokter, rontgen, laboratorium dan obat. Jika ada kelebihan biaya, maka itu jadi tanggungan rumah sakit. Padahal pasien yang banyak berkunjung ke Rumah sakit sebagai PPK II adalah penyakit kronik dan berat yang tidak bisa ditanggulangi di PPK I. Semuanya membutuhkan laboratorium yang tidak sederhana dan membutuhkan pemeriksaaan penunjang untuk menegakkan diagnosanya. Apakah agar jangan ada kelebihan biaya, dokter harus mengurangi obat supaya tidak melebihi plafon yang ditetapkan BPJS? Sebuah pilihan yang sangat tidak manusiawi karena dokter dituntut untuk bekerja profesional.

BPJS yang merupakan metamorfosis dari Askes, mempunyai sistem yang sangat jauh beda dengan Askes. Jika di Askes pasien boleh memilih obat dan layanan yang diinginkan, sedangkan di BPJS pasien tidak punya pilihan selain dari layanan yang telah ditetapkan BPJS.

BPJS berkukuh tidak membolehkan cost sharing/iur biaya oleh pasien, walau pasien dan rumah sakit sudah sepakat. BPJS beralasan semuanya sudah ada plafonnya dan BPJS akan bayar sesuai plafon sebuah kasus. Jika ada kelebihan plafon, itu beban rumah sakit dan tidak boleh ditarik dari pasien. Jika masih ada iur bayar, BPJS akan menegur rumah sakit.

3 KOMENTAR

  1. Coba di cek, Klaim dari Rumah Sakit atau Puskesma sudah sesuai dengan apa yang dinikmati pasien? Kemungkinan Mark Up itu sangat besar, kadang kita cuma disodori surat pernyataan telah selesai dan keluar dari RS tanpa dikasih tahu perincian biayanya. Saya pernah minta, tapi ribet dan muter muter alasannya, krn sudah tinggal pulang, ya sudah tanda tangan saja.

    • Klaim bpjs itu bukan sesuai tindakan atau obat, tp paketan sesuai diagnosa dan untuk klaim ada kriteria sendiri dari bpjs, jadi kalo di mark up masalah pembiayaan ga ada untungnya buat rs.

  2. Kalau pemerintahan memberlakukan spt perusahaan pasti rakyat yg jadi korban, di beberapa rumah sakit banyak pasien yg dijatah rawat inapnya.Bukan karena sembuh tapi karena sudah habis waktu inapnya dan sudah ditunggu pasien lain.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bersama Prabowo-Sandi Wujudkan Pengelolaan Hutan Berbasis Keseimbangan Alam

Hutan hujan merupakan kunci dari perubahan iklim di dunia. Luas hutan hujan hanya 2% dari total luas daratan yang terbentang di Kongo, Indonesia dan Amazon. Kondisi ketiga wilayah hutan hujan tersebut saat ini cukup parah, sehingga diduga sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim dan meningkatnya jumlah bencana berkali lipat.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

close