BPJS Sebagai Malaikat Penolong Membawa Kiamat

Sekarang BPJS semakin jauh terlibat dalam program kesehatan masyarakat. Untuk menurunkan angka kesakitan, BPJS meminta pusat pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS untuk melakukan tindakan preventif. Diharapkan dengan adanya usaha preventif, maka angka kesakitan menurun sehingga BPJS dapat lebih efisien dalam penggunaan dananya.

Suatu hal yang aneh, disaat BPJS kekurangan dana untuk pembayaran klaim rumah sakit, tapi BPJS menggunakan uangnya untuk kegiatan promotif dan preventif. Sekilas biayanya tidak besar, tapi jika dikumulatifkan seluruh Indonesia, sudah berapa bulan klaim rumah sakit yang bisa ditutupinya.

Pola yang dilakukan BPJS membuat manajeman RS kelimpungan untuk pembiayaan operasional. Masih untung bagi rumah sakit pemerintah yang operasionalnya dibiayai dengan APBD dan APBN. Tapi kiamat bagi RS swasta karena harus menutupi operasional ditengah piutang yang membengkak. BPJS secara tidak langsung mengharuskan RS punya dana cadangan yang berlipat. BPJS berusaha untuk mencagah terjadinya fraud dan lebih bayar, namun sebaliknya melakukan kurang bayar. Sebuah perlakuan yang tidak adil untuk RS provider BPJS.

Terasa aneh ketika defisit dari tahun ke tahun makin membesar, namun BPJS tidak mau menaikkan iuran atau membatasi manfaat program bagi masyarakat pengguna sesuai kemampuan bayar BPJS. Alasan yang diberikan karena ini “sebagai komitmen luar biasa dari pemerintah agar tetap bisa menghadirkan negara bagi rakyatnya di sektor kesehatan”. Akibatnya BPJS tidak sanggup membayar tagihan dari rumah sakit yang menjadi providernya. Padahal pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan telah meminta BPJS Kesehatan untuk melakukan efisiensi dalam biaya operasional guna mengurangi pengeluaran BPJS yang hingga kini neracanya masih tekor.

Sebagai usulan, perlu BPJS memikirkan dibolehkannya iur bayar bagi pasien terutama untuk pasien yang punya kemampuan membiayai dirinya. Misalnya pelayanan untuk kelompok diagnosis penyakit-penyakit jantung dibatasi. Biaya diluar plafon ditanggung dengan iur bayar. Pasti defisit hilang dengan sendirinya. Dengan demikian, pasien akan mendapatkan layanan yang dia inginkan dan sesuai dengan diagnosisnya tanpa harus menambah beban BPJS dan RS provider BPJS tidak dirugikan. Penambahan bayar ini bisa diatur dan disepakati bersama agar pasien tidak dirugikan dengan adanya klaim ganda.

Penambahan iur bayar bagi mereka yang mengambil kelas lebih tinggi juga sebagai solusi untuk menutupi defisit BPJS. Sudah merupakan adabnya bagi mereka yang mempunyai uang untuk mengambil kelas yang lebih tinggi. Bagi mereka yang berduit, uang bukan masalah. Mereka lebih megutamakan bentuk layanan.

*) Penulis adalah salah satu Dokter Pengasuh Rubrik Kesehatan SERUJI

(SU02)

3 KOMENTAR

  1. Coba di cek, Klaim dari Rumah Sakit atau Puskesma sudah sesuai dengan apa yang dinikmati pasien? Kemungkinan Mark Up itu sangat besar, kadang kita cuma disodori surat pernyataan telah selesai dan keluar dari RS tanpa dikasih tahu perincian biayanya. Saya pernah minta, tapi ribet dan muter muter alasannya, krn sudah tinggal pulang, ya sudah tanda tangan saja.

    • Klaim bpjs itu bukan sesuai tindakan atau obat, tp paketan sesuai diagnosa dan untuk klaim ada kriteria sendiri dari bpjs, jadi kalo di mark up masalah pembiayaan ga ada untungnya buat rs.

  2. Kalau pemerintahan memberlakukan spt perusahaan pasti rakyat yg jadi korban, di beberapa rumah sakit banyak pasien yg dijatah rawat inapnya.Bukan karena sembuh tapi karena sudah habis waktu inapnya dan sudah ditunggu pasien lain.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Ruang Publik yang Manusiawi bersama Pancasila

Indeks dalam konteks ini telah berhasil mengucapkan sayonara pada ide sekularisme.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi