SCROLL KE ATAS UNTUK BACA BERITA

MENU

Bantu Petani Bukan Lewat Globalisasi Tetapi Domestik

Oleh: Muhammad Razi Rahman

Lumbung padi organik

Pemerintah juga tidak tinggal diam. Dalam tataran nasional sektor pertanian misalnya, Presiden Jokowi memerintahkan secara khusus kepada Kementerian Pertanian Amran Sulaiman agar menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lumbung padi organik dengan luasan lahan tahap awal sekitar 300 ribu hektare.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai rapat koordinasi pangan di Palangka Raya, Kalteng, Senin (13/11), mengemukakan bahwa luasan sekitar 300 ribu hektare tersebut tersebar di Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas.

Sedangkan untuk jenis padi organik yang ditanam, ujar dia, masih akan dilihat mana yang disenangi konsumen, mengingat antara lain karena target padi organik tersebut adalah untuk diekspor.

Program yang bagus tersebut juga harus benar-benar dipastikan jangan hanya indah di atas kertas, tetapi harus betul-betul diperhatikan hingga sedetil-detilnya serta melalui pengawasan yang ketat.

Untuk itu, tidak heran bila lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan pemerintah harus dapat memberikan pendampingan kepada petani padi organik di sejumlah daerah di Tanah Air.

Menurut Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi, pendampingan tersebut juga harus dilakukan karena petani juga harus bisa memastikan sumber air yang digunakan untuk irigasi juga bebas dari polutan, karena sangat berkaitan dengan lahan yang digunakan untuk menanam padi organik itu.

Ia mengingatkan pengembangan padi organik masih menemui beberapa kendala antara lain dari hasil produksi padi organik lebih sedikit daripada padi anorganik.

Hal tersebut, lanjutnya, disebabkan padi organik tidak menggunakan bahan kimia serta harganya juga relatif lebih mahal sehingga jarang populer di tengah masyarakat.

Dengan kata lain, Hizkia mengingatkan bahwa produk pertanian organik pada saat ini juga masih dianggap eksklusif oleh sebagian besar masyarakat.

Hizkia juga mengingatkan petani juga harus mulai belajar menggunakan teknologi sehingga perlu adanya tenaga penyuluh yang bisa mendampingi mereka dalam proses belajar dan transfer ilmu.

Berdasarkan kajian CIPS, pemerintah dinilai seharusnya lebih baik memberikan ilmu-ilmu bercocok tanam dan pemasaran agar petani dapat mandiri dan kreatif demi bersaing menghasilkan beras yang berkualitas.

Perlindungan sosial petani CIPS juga mengingatkan pentingnya pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial yang bermanfaat bagi keluarga petani seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sejahtra (KIS) dan kartu Indonesia Pintar (KIP),” kata Kepala Bagian Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi.

Menurut Hizkia, anggaran untuk benih, pupuk dan beras subsidi cukup besar senilai Rp 52 triliun, atau dua kali lipat dari ketiga program sebelumnya.

Pemerintah, lanjutnya, dinilai juga dapat menerapkan program yaitu Asuransi Pertanian untuk Petani Padi (AUTP), yang bertujuan untuk mengompensasi kehilangan pendapatan petani akibat gagal panen yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, hama maupun penyakit tanaman.

Ingin mengabarkan peristiwa atau menulis opini? Silahkan tulis di kanal WARGA SERUJI dengan klik link ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BERITA TERBARU

spot_img

TERPOPULER

close