Berniat Golput dalam Pilpres 2019? Simak Dulu Pendapat KH Hasan Abdullah Sahal

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Hasan Abdullah Sahal mengatakan tidak menggunakan hak pilih atau menjadi golongan putih (golput) dalam pemilu bisa tergolong sikap masa bodoh atau apatis.

“Kepimpinan tidak bisa ditinggalkan, makanya jangan Golput. Golput artinya cuek, tidak dibenarkan, apatis,” kata KH Hasan di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu (13/2).

Menurut KH Hasan, Islam mengajarkan hidup agar bertanggung jawab. Dengan golput artinya apatis dan tidak peduli dengan perkembangan di sekitarnya.

Golput Hanya Akan Hasilkan Penyesalan dan Kekecewaan

anti golput (ilustrasi)

Praktik golput, kata pimpinan Ponpes Gontor in, tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali penyesalan dan kekecewaan. Maka dari itu, ia mengajak masyarakat, khususnya umat Islam, untuk menggunakan hak pilihnya di ajang Pemilu 2019.

KH Hasan mengatakan pemilu bukan sekadar pesta demokrasi tetapi perhelatan amanat kepimimpinan umat.

“Jangan sampai kita golput karena rugi dan merugikan… Semua agar ikut berpartisipasi,” ujarnya.

KH Hasan Sahal: Perbedaan Pilihan dalam Pemilu Jangan Rusak Persaudaraan

pemilu
Pemilu (ilustrasi)

Terkait adanya perbedaan pilihan, Hasan mengajak setiap pihak bersikap dewasa dan tidak mudah terprovokasi. Jangan sampai ajang lima tahunan justru merusak persaudaraan yang waktunya bisa sepanjang hidup.

“Kita melihat Pemilu jangan berpikir hanya untuk lima tahun ke depan. Identitas bangsa dan kebangsaan, keumatan, kenegaraan untuk selamanya sehingga Indonesia merdeka dan martabat,” tegasnya.

KH Didin Hafidhuddin: Hadist Nabi Sebagai Rujukan Memilih Pemimpin

Prof Dr. KH Didin Hafidhuddin.

Terpisah, Wakil Ketua Wantim MUI Didin Hafidhuddin mengatakan umat Islam agar menjadikan hadits nabi sebagai rujukan dalam memilih pemimpin.

“Kita berharap bahwa yang menjadi pegangan dari memilih pilpres ini adalah sebuah hadist nabi, yang menyatakan barang siapa yang tidak punya kepedulian kepada persoalan persoalan umat Islam, maka mereka bukan dari kaum muslimin,” katanya.

KH Didin juga berharap tokoh politik, ulama dan tokoh ormas agar dapat menahan diri tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memicu perselisihan.

“Wantim merasa prihatin terhadap kondisi kebangsaan dan keumatan yang cenderung ada fenomena dan gejala perpecahan. Kita berharap perbedaan tidak menimbulkan pertentangan keumatan bangsa,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Indonesia Darurat Keadilan

Ghazwul Fikri dan Media