Berniat Golput dalam Pilpres 2019? Simak Dulu Pendapat KH Hasan Abdullah Sahal

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Hasan Abdullah Sahal mengatakan tidak menggunakan hak pilih atau menjadi golongan putih (golput) dalam pemilu bisa tergolong sikap masa bodoh atau apatis.

“Kepimpinan tidak bisa ditinggalkan, makanya jangan Golput. Golput artinya cuek, tidak dibenarkan, apatis,” kata KH Hasan di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu (13/2).

Menurut KH Hasan, Islam mengajarkan hidup agar bertanggung jawab. Dengan golput artinya apatis dan tidak peduli dengan perkembangan di sekitarnya.

Golput Hanya Akan Hasilkan Penyesalan dan Kekecewaan

anti golput (ilustrasi)

Praktik golput, kata pimpinan Ponpes Gontor in, tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali penyesalan dan kekecewaan. Maka dari itu, ia mengajak masyarakat, khususnya umat Islam, untuk menggunakan hak pilihnya di ajang Pemilu 2019.

KH Hasan mengatakan pemilu bukan sekadar pesta demokrasi tetapi perhelatan amanat kepimimpinan umat.

“Jangan sampai kita golput karena rugi dan merugikan… Semua agar ikut berpartisipasi,” ujarnya.

KH Hasan Sahal: Perbedaan Pilihan dalam Pemilu Jangan Rusak Persaudaraan

pemilu
Pemilu (ilustrasi)

Terkait adanya perbedaan pilihan, Hasan mengajak setiap pihak bersikap dewasa dan tidak mudah terprovokasi. Jangan sampai ajang lima tahunan justru merusak persaudaraan yang waktunya bisa sepanjang hidup.

“Kita melihat Pemilu jangan berpikir hanya untuk lima tahun ke depan. Identitas bangsa dan kebangsaan, keumatan, kenegaraan untuk selamanya sehingga Indonesia merdeka dan martabat,” tegasnya.

KH Didin Hafidhuddin: Hadist Nabi Sebagai Rujukan Memilih Pemimpin

Prof Dr. KH Didin Hafidhuddin.

Terpisah, Wakil Ketua Wantim MUI Didin Hafidhuddin mengatakan umat Islam agar menjadikan hadits nabi sebagai rujukan dalam memilih pemimpin.

“Kita berharap bahwa yang menjadi pegangan dari memilih pilpres ini adalah sebuah hadist nabi, yang menyatakan barang siapa yang tidak punya kepedulian kepada persoalan persoalan umat Islam, maka mereka bukan dari kaum muslimin,” katanya.

KH Didin juga berharap tokoh politik, ulama dan tokoh ormas agar dapat menahan diri tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memicu perselisihan.

“Wantim merasa prihatin terhadap kondisi kebangsaan dan keumatan yang cenderung ada fenomena dan gejala perpecahan. Kita berharap perbedaan tidak menimbulkan pertentangan keumatan bangsa,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER