Berniat Golput dalam Pilpres 2019? Simak Dulu Pendapat KH Hasan Abdullah Sahal

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Hasan Abdullah Sahal mengatakan tidak menggunakan hak pilih atau menjadi golongan putih (golput) dalam pemilu bisa tergolong sikap masa bodoh atau apatis.

“Kepimpinan tidak bisa ditinggalkan, makanya jangan Golput. Golput artinya cuek, tidak dibenarkan, apatis,” kata KH Hasan di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu (13/2).

Menurut KH Hasan, Islam mengajarkan hidup agar bertanggung jawab. Dengan golput artinya apatis dan tidak peduli dengan perkembangan di sekitarnya.

Golput Hanya Akan Hasilkan Penyesalan dan Kekecewaan

anti golput (ilustrasi)

Praktik golput, kata pimpinan Ponpes Gontor in, tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali penyesalan dan kekecewaan. Maka dari itu, ia mengajak masyarakat, khususnya umat Islam, untuk menggunakan hak pilihnya di ajang Pemilu 2019.

KH Hasan mengatakan pemilu bukan sekadar pesta demokrasi tetapi perhelatan amanat kepimimpinan umat.

“Jangan sampai kita golput karena rugi dan merugikan… Semua agar ikut berpartisipasi,” ujarnya.

KH Hasan Sahal: Perbedaan Pilihan dalam Pemilu Jangan Rusak Persaudaraan

pemilu
Pemilu (ilustrasi)

Terkait adanya perbedaan pilihan, Hasan mengajak setiap pihak bersikap dewasa dan tidak mudah terprovokasi. Jangan sampai ajang lima tahunan justru merusak persaudaraan yang waktunya bisa sepanjang hidup.

“Kita melihat Pemilu jangan berpikir hanya untuk lima tahun ke depan. Identitas bangsa dan kebangsaan, keumatan, kenegaraan untuk selamanya sehingga Indonesia merdeka dan martabat,” tegasnya.

KH Didin Hafidhuddin: Hadist Nabi Sebagai Rujukan Memilih Pemimpin

Prof Dr. KH Didin Hafidhuddin.

Terpisah, Wakil Ketua Wantim MUI Didin Hafidhuddin mengatakan umat Islam agar menjadikan hadits nabi sebagai rujukan dalam memilih pemimpin.

“Kita berharap bahwa yang menjadi pegangan dari memilih pilpres ini adalah sebuah hadist nabi, yang menyatakan barang siapa yang tidak punya kepedulian kepada persoalan persoalan umat Islam, maka mereka bukan dari kaum muslimin,” katanya.

KH Didin juga berharap tokoh politik, ulama dan tokoh ormas agar dapat menahan diri tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memicu perselisihan.

“Wantim merasa prihatin terhadap kondisi kebangsaan dan keumatan yang cenderung ada fenomena dan gejala perpecahan. Kita berharap perbedaan tidak menimbulkan pertentangan keumatan bangsa,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Cara Sederhana Membuat Minyak Alpukat

Coba ganti minyak goreng dengan minyak alpukat, yang bisa anda buat sendiri.