Utang Rp8,4 Miliar Tak Kunjung Dibayar, RSUD Banjarbaru Tagih BPJS Kesehatan

BANJARBARU, SERUJI.CO.ID – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Idaman Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mendesak Badan Pengelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk segera membayar utang ke Rumah Sakit tersebut, sebesar Rp8,4 miliar.

“Kami mendesak BPJS-Kes untuk segera membayar hutang atas klaim pelayanan kesehatan yang masih belum dibayar karena menyulitkan kami memberikan pelayanan kepada pasien,” kata Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Idaman Banjarbaru M Firmansyah di Kota Banjarbaru, Senin (3/9).

Firmansyah mengatakan, utang sebesar Rp8,4 miliar itu merupakan pembayaran yang seharusnya sudah direalisasikan BPJS-Kes yakni klaim bulan Mei tahun 2018 yang nilainya mencapai Rp2,9 miliar.

Kemudian, klaim bulan Juni yang juga belum dibayar sebesar Rp5,5 miliar dan seharusnya sudah dibayar oleh BPJS terhitung tanggal 30 Agustus 2018 tapi masih belum ada kejelasan.

“Pembayaran klaim bulan Mei jatuh tempo pada 10 Agustus 2018 dan klaim bulan Juli seharusnya dibayar 30 Agustus tetapi hingga sekarang belum ada kejelasan,” ungkapnya.

Tunggakan utang itu membuat RSUD Banjarbaru mengalami kesulitan melayani pasien terutama obat-obatan yang tidak bisa disediakan dan pasien harus membeli sendiri.

“Kami tidak bisa menyediakan obat-obatan bagi pasien karena pabrik besar farmasi meminta pembelian obat tunai sehingga karena tidak ada obat, pasien harus beli obat sendiri,” jelasnya.

Selain tidak bisa membeli obat, manajemen RSUD juga tidak bisa membayar uang jasa pelayanan bagi dokter dan tenaga medis di rumah sakit milik Pemkot Banjarbaru itu.

“Uang jasa pelayanan belum dibayar tetapi seluruh dokter dan petugas medis tetap memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pasien yang datang dan berobat,” ujarnya.

Salah seorang pasien Anto mengaku, pihaknya merasakan susahnya untuk mendapatkan obat bagi anaknya yang sakit karena tidak adanya persediaan obat di rumah sakit itu.

“Saat anak saya sakit tiga hari yang lalu dan dibawa ke RSUD Idaman tidak ada obat sehingga saya harus mencari obat keluar padahal sudah menjelang tengah malam,” katanya.

Diharapkan, BPJS segera membayar hutang kepada RSUD Idaman sehingga apa yang dialaminya tidak dirasakan pasien lain saat berobat di rumah sakit tersebut. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pemimpin Belum Lulus

Menggugat Kepedulian Mahasiswa Atas Nasib Bangsa

Publik saat ini bertanya-tanya, apakah Mahasiswa Indonesia dan juga Organisasi Mahasiswa terutama yang bersifat eksternal kampus seperti HMI, GMKI, GMNI,PMKRI, PMII, IMM, KAMMI dan berbagai Ormawa lainnya masih ada?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi