Wamen ESDM: Perdalam Lagi Data Cadangan SDA

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar berpendapat bahwa data cadangan sumber daya alam di Indonesia perlu lebih diperdalam lagi catatannya.

“Data cadangan sumber daya alam kita perlu diteliti lebih dalam. Jika ada yang menyatakan sumber daya air kita terbesar kelima dunia, itu (masih) unverified, masih potensi, belum cadangan. Cadangan itu dibagi-bagi lagi, ada yang dinamakan dengan possible reserve, ada yang dinamakan probable reserve, ada pula yang dinamakan dengan proven reserve,” ujar Arcandra.

Dalam informasi yang dipantau di Jakarta, Senin (9/4) pada laman Kementerian ESDM, Pemerintah terus berupaya memanfaatkan potensi sumber daya alam khususnya energi baru terbarukan (EBT) untuk memenuhi kebutuhan energi setempat.

Namun, langkah penting yang perlu dilakukan adalah mengklarifikasi dan meningkatkan status data potensi yang ada, hingga menjadi cadangan terbukti yang siap dimanfaatkan untuk mendukung ketersediaan energi wilayah tersebut.


Lebih lanjut Arcandra mengungkapkan, berbicara soal cadangan, ketika dinamakan potensi maka orang harus berfikir lebih jauh.

BACA JUGA:  Wamen ESDM: Premium Akan Diwajibkan Untuk Jawa, Madura, dan Bali

“Dari mana datanya? Bagaimana perhitungannya? Suatu saat kita dapat data, potensi air laut/ombak sekian ratus Giga Watt (GW). Saya liat, ini darimana datanya, ternyata cara penghitungannya dari sebuah pernyataan kemudian dikalikan panjang pantai. Banyak saya temui yang seperti ini,” ungkapnya.

Contoh kasus yang sangat jelas adalah minyak bumi.

“Apakah kita masih percaya negara kita kaya minyak? Cadangan terbukti (proven reserve) hanya 3,3 miliar barel atau sekitar 0,2 persen dari cadangan minyak dunia,” katanya.

Lebih lanjut ia memaparkan produksi minyak Indonesia 800 ribu barel per hari (bph). Mantan Menteri ESDM ini mengatakan cadangan migas Indonesia bisa saja habis dalam beberapa tahun ke depan jika tidak menemukan cadangan lainnya.

“Minyak itu belum akan habis, yang ada adalah kemampuan manusia saat ini hanya mampu mengambil sampai 40-50 persen. Masih ada 60-50 persen lagi di bawah sana, yang belum terambil,” papar Arcandra.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi