Trump Akan Mendeportasi 57 Ribu Warga Honduras

AMERIKA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Amerika Serikat mengatakan, Jumat (4/5), pihaknya akan menyudahi perlindungan sementara bagi para imigran Honduras di AS pada 5 Januari 2020, yang berarti 57.000 warga negara itu terancam dideportasi.

Langkah itu merupakan yang terbaru dari serangkaian keputusan yang diambil Presiden AS Donald Trump untuk menghapuskan status perlindungan sementara (TPS), yang diberikan kepada para imigran setelah peristiwa-peristiwa bencana alam dan konflik yang disertai kekerasan hingga membuat mereka tidak bisa kembali secara aman ke negara-negara tempat mereka berasal.

Trump telah mengecam pergerakan rombongan migran sebagian besar berangkat dari Amerika Tengah, yang telah melintasi Meksiko dengan harapan dapat memasuki Amerika Serikat dari San Diego. Banyak pihak mengatakan rombongan itu pergi untuk mengamankan diri dari kekerasan dan kerusuhan politik di negara mereka dan berharap dapat mengajukan suaka di pengadilan-pengadilan imigrasi AS.

Duta besar Honduras untuk Amerika Serikat, Marlon Tabora, mengatakan keadaan kondisi di negara itu tidak memungkinkan untuk mengembalikan puluhan ribu orang ke tanah air.

“Keluarga-keluarga ini sudah tinggal di Amerika Serikat selama 20 tahun dan membaurkan kembali mereka ke negara itu tidak semudah jika mereka yang memutuskan untuk kembali,” katanya.

Warga Honduras adalah kalangan kewarganegaraan terbesar di bawah program TPS yang akan kehilangan status mereka. Status itu diberikan untuk Honduras, bersama dengan Nikaragua, pada 1999 sesudah bencana Badai Mitch terjadi.

Pemerintah AS mengatakan pihaknya telah melakukan kajian dan melihat bahwa keadaan di Honduras setelah badai sudah membaik. Kerangka waktu 18 bulan untuk mengakhiri program itu akan memberikan kesempatan kepada orang-orang dengan TPS untuk menyiapkan keberangkatan mereka atau mengupakan imigrasi alternatif yang sah secara hukum, kata Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam siaran pers.

Pada Januari, pemerintahan Trump mengakhiri program TPS bagi sekitar 200.000 warga Salvador, yang sebelumnya diizinkan untuk tinggal dan bekerja di Amerika Serikat sejak 2001. Status mereka akan berakhhir pada 2019.

Sebagian besar negara-negara lain yang dikenai kajian TPS telah dihapuskan, kecuali untuk Suriah karena negara itu sedang berada dalam perang. Pemerintah AS juga baru-baru ini menutup program itu untuk Haiti dan Nepal. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Ahmad Dhani The Warrior

Jika John Lennon mampu menciptakan "protest song" seperti "Give peace a chance" atau "imagine", tanpa penderitaan di penjara, maka Dhani akan mampu lebih hebat dari Lennon. Maksudnya, dia selain penggubah lagu/syair dan penyanyi, akan sekaligus menjadi sang pejuang. Ahmad Dhani The Warrior.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER