Hari ke-22 Penutupan Pemerintahan AS Pecahkan Rekor Terlama


WASHINGTON, SERUJI.CO.ID – Penutupan sebagian pemerintahan Amerika Serikat telah memasuki hari ke-22 pada Sabtu (12/1) tanpa ada tanda-tanda akan berakhir sehingga menjadi penutupan pemerintah federal terlama dalam sejarah AS.

Penutupan pemerintah pusat kali ini terkait dengan tuntutan Presiden Donald Trump untuk mendapatkan dana 5,7 miliar dolar AS (lebih dari Rp80,2 triliun) guna membiayai pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko.

Reuters melaporkan, penutupan pemerintahan, yang dimulai pada 22 Desember 2018 lalu, memecahkan rekor keadaan yang sama dalam beberapa dasawarsa terakhir, yakni ketika pemerintahan AS ditutup selama 21 hari pada periode 1995-1996 di bawah kepemimpinan Presiden Bill Clinton.

Donald Trump, yang mengurung diri di Gedung Putih sementara Kongres berada dalam keadaan reses pada akhir pekan, memperingatkan bahwa kebuntuan itu mungkin berlanjut lebih lama dan ia menyalahkan kubu Demokrat.

“(Pemerintahan tidak akan dapat melakukan kegiatan, red) untuk waktu yang lama kecuali kalau Demokrat sudah datang dari `liburan` mereka dan kembali bekerja,” ucapnya lewat akun Twitternya.

Demokrat mengatakan Trump menutup pemerintahan karena Kongres menolak menandatangani pengesahahan anggaran tahun lalu, yang tak termasuk dana yang diinginkan presiden untuk mendirikan tembok perbatasan.

Dampak dari penutupan pemerintah ini, para pegawai federal untuk pertama kalinya tidak mendapat pembayaran gaji.

Keadaan itu mempertinggi kekhawatiran soal peningkatan tekanan keuangan terkait para pegawai, termasuk pengawas lalu lintas udara serta petugas keamanan bandar udara yang terus bekerja tanpa digaji.

Sekitar 800.000 pegawai federal tak menerima gaji, yang seharusnya dibayarkan pada Jumat (11/1). Beberapa di antara mereka berusaha menjual barang-barang mereka atau meminta bantuan melalui laman-laman penggalangan dana dalam jaringan agar mereka bisa membayar berbagai tagihan.

Bandara Internasional Miami mengatakan akan menutup salah satu terminalnya dalam beberapa hari mendatang karena kemungkinan kekurangan para petugas pemindai. Permintaan itu berjumlah dua kali lipat dibandingkan biasanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi
close