Hari ke-22 Penutupan Pemerintahan AS Pecahkan Rekor Terlama

WASHINGTON, SERUJI.CO.ID – Penutupan sebagian pemerintahan Amerika Serikat telah memasuki hari ke-22 pada Sabtu (12/1) tanpa ada tanda-tanda akan berakhir sehingga menjadi penutupan pemerintah federal terlama dalam sejarah AS.

Penutupan pemerintah pusat kali ini terkait dengan tuntutan Presiden Donald Trump untuk mendapatkan dana 5,7 miliar dolar AS (lebih dari Rp80,2 triliun) guna membiayai pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko.

Reuters melaporkan, penutupan pemerintahan, yang dimulai pada 22 Desember 2018 lalu, memecahkan rekor keadaan yang sama dalam beberapa dasawarsa terakhir, yakni ketika pemerintahan AS ditutup selama 21 hari pada periode 1995-1996 di bawah kepemimpinan Presiden Bill Clinton.

Donald Trump, yang mengurung diri di Gedung Putih sementara Kongres berada dalam keadaan reses pada akhir pekan, memperingatkan bahwa kebuntuan itu mungkin berlanjut lebih lama dan ia menyalahkan kubu Demokrat.

“(Pemerintahan tidak akan dapat melakukan kegiatan, red) untuk waktu yang lama kecuali kalau Demokrat sudah datang dari `liburan` mereka dan kembali bekerja,” ucapnya lewat akun Twitternya.

Demokrat mengatakan Trump menutup pemerintahan karena Kongres menolak menandatangani pengesahahan anggaran tahun lalu, yang tak termasuk dana yang diinginkan presiden untuk mendirikan tembok perbatasan.

Dampak dari penutupan pemerintah ini, para pegawai federal untuk pertama kalinya tidak mendapat pembayaran gaji.

Keadaan itu mempertinggi kekhawatiran soal peningkatan tekanan keuangan terkait para pegawai, termasuk pengawas lalu lintas udara serta petugas keamanan bandar udara yang terus bekerja tanpa digaji.

Sekitar 800.000 pegawai federal tak menerima gaji, yang seharusnya dibayarkan pada Jumat (11/1). Beberapa di antara mereka berusaha menjual barang-barang mereka atau meminta bantuan melalui laman-laman penggalangan dana dalam jaringan agar mereka bisa membayar berbagai tagihan.

Bandara Internasional Miami mengatakan akan menutup salah satu terminalnya dalam beberapa hari mendatang karena kemungkinan kekurangan para petugas pemindai. Permintaan itu berjumlah dua kali lipat dibandingkan biasanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.