JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo mengaku kecewa dengan kinerja Bulog yang selalu memanfaatkan situasi kondisi pangan seperti naiknya harga beras dengan cara melakukan pengoplosan terhadap salah satu bahan pokok utama masyarakat tersebut.
Hal ini dikatakan Firman terkait dengan terbongkarnya beras oplosan sekitar 18 ton ditemukan aparat penegak hukum di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (6/1).
“Saya sebagai anggota komisi IV, sangat kecewa dengan kinerja Bulog yang jelas-jelas selalu membuat persoalan-persoalan terkait dengan perilaku oknum-oknum aparat bulog yang masih melakukan kegiatan pengoplosan,” kata Firman kepada SERUJI saat dihubungi, Jumat (12/1).
Firman menuturkan, yang dilakukan oknum Bulog itu sudah merupakan tindakan kriminal dan harus mendapatkan sanksi pidana. Sebab, persoalan ini menyangkut harkat hidup masyarakat. Dimana, beras atau bahan pangan ini merupakan amanat konstitusi dan kemudian sebagai hak asasi manusia (HAM).
“Oleh karena itu, siapa pun mempermainkan hal ini harus ada sanksi berat. Tidak hanya sampai pada pemecatan tapi harus ada sanksi pidana supaya ada efek jera,” tegas politisi Golkar ini.
Di sisi lain, dengan adanya kasus ini, Firman pun meminta kepada satgas pangan harus diperkuat lagi peran, fungsi, dan penganggarannya. Karena tanpa peran mereka, kejadian pastinya akan sangat mudah dimanfaatkan oleh siapapun baik itu kelompok individu maupun kelompok tertentu agar dapat bermain dan mengambil keuntungan dari krisis pangan tersebut.
Sebelumnya, beras oplosan dengan jumlah sekitar 18 ton, kembali ditemukan pihak berwajib di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (6/1) sekitar pukul 18.00 Wita.
Beras oplosan ini diduga juga melibatkan oknum Bulog. Beras berjenis Medium sebanyak 375 karung dari Bulog ini sedianya untuk operasi pasar.
Namun telah diganti dengan kemasan karung putih polos ber-list biru yang akan dijual dan dikirimkan ke Surabaya. Kasus terbaru ini menambah rentetan kasus sebelumnya sehingga menambah daftar hitam kinerja Bulog.
Beberapa kasus sebelumnya, seperti kasus enam oknum pegawai Bulog yang saat ini dalam proses hukum kasus pengoplosan beras di sebuah gudang di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta pada Oktober 2016 lalu.
Oknum Bulog ini diduga menyuplai beras bersubsidi 400 ton ke PT DSU yang bukan perusahaan penyalur resmi beras bersubsidi yang ditunjuk oleh Bulog.
Diduga kasus ini tidak hanya melibatkan satu perusahaan saja, melainkan sebanyak 23 perusahaan.
