Zulkifli Hasan: 100 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengkhawatirkan banyaknya kepala daerah yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi karena dapat mematikan demokrasi di Indonesia.

“Saat ini sudah lebih dari 100 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi, baik melalui OTT (operasi tangkap tangan) maupun pengembangan kasus oleh KPK,” kata Zulkifli Hasan saat menyampaikan kuliah umum dan sosialisasi Empat Pilar di hadapan mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), di Jakarta, Jumat (23/3).

Menurut Zulkifli, kepala daerah menghadapi tantangan berat karena di satu sisi harus mensukseskan pelaksanaan pilkada dan di sisi lain biaya pilkada sangat mahal.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mencontohkan, biaya saksi yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) tidak dibiayai negara sehingga harus ditanggung oleh partai politik maupun calon kepala daerah.

“Masih ada saksi di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.” katanya.

Menurut dia, TPS di seluruh Indonesia ada sekitar 780.000 TPS dan jika honor saksi per orang per TPS Rp200.000 saja, maka partai akan menanggung biaya sekitar Rp1,56 triliun.

Di satu provinsi saja, kata dia, misalnya di Jawa Timur ada sekitar 68.500 TPS, sehingga biaya untuk saksi di TPS sekitar Rp13,6 miliar.

Padahal, dalam penyelenggaraan pilkada masih banyak biaya lainnya, seperti pembuatan baliho, spanduk, poster, maupun atribut seperti bendera, kaos, dan stiker.

“Kondisi ini membuat kepala daerah atau calon kepala daerah kadang-kadang mencari celah-celah lain untuk biaya pilkada. Namun, dampaknya banyak juga kepala daerah yang ditangkap KPK,” katanya.

Zulkifli Hasan menjelaskan hal itu, menjawab pertanyaan salah seorang mahasiswa STIS terkait keberadaan orang baik di dalam partai politik. Mahasiswa tersebut, mensitir pernyataan Zulkifli Hasan sebelumnya yang mengatakan, mengajak orang-orang baik dan orang-orang cerdas untuk masuk ke partai politik dan berkiprah langsung dalam dunia politik nasional, sebagai jalan menuju ke pimpinan di lembaga pemerintahan. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Masa Bakti Dewan Pendidikan 2014-2019 Berakhir, Pemkot Surabaya Buka Rekrutmen

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan bahwa proses rekrutmen akan dimulai dengan pendafatran yang dilakukan secara daring (online) mulai hari ini, Selasa (18/2) hingga Jumat (28/2) mendatang.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

TERPOPULER

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close