Pungli Dana Bos, Mantan Kadis Pendidikan Langkat Dihukum Setahun Bui

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan pidana penjara kepada mantan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Langkat, Salam Syahputra selama 1 tahun. Dia terbukti bersalah melakukan pungutan liar (pungli) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama satu tahun, denda Rp50 juta, subsider 1 bulan kurungan,” kata majelis hakim yang diketuai Nazar Effendi dalam sidang yang digelar di ruang Cakra VI, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (9/4) sore.

Majelis hakim juga membacakan putusan terhadap tiga terdakwa lainnya yakni Kepala SMPN 3 Tanjung Pura sekaligus Koordinator MK2SN/Korwil Langkat Hilir Sukarjo, kemudian Kepala SMPN 3 Stabat sekaligus Bendarahara MK2SN Patini, dan Kepala SMPN 2 Gebang sekaligus Korwil Langkat Teluk Haru, Restu Balian Hasibuan.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada keempat terdakwa masing-masing selama 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan,” ujar majelis hakim.

Keempat terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menanggapi putusan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat, Irwan Marbun yang sebelumnya menuntut keempat terdakwa masing-masing selama satu tahun dua bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan menyatakan pikir-pikir.

Sedangkan para terdakwa yang diketahui sudah 6 bulan mendekam di dalam penjara sejak ditahan penyidik ini langsung menyatakan terima.

“Terima kasih yang mulia majelis. Kami terima atas putusan ini,” ucap keempat terdakwa kompak.

Untuk diketahui, kasus ini bermula ketika Tim Saber Pungli Polda Sumut melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat, Salam Syahputera bersama 10 orang lainnya, terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SMP pada Oktober 2017 lalu. Saat OTT berlangsung, petugas mengamankan 11 orang.

Ke 11 orang ini tertangkap di SMP Negeri 4 Sei Lepan di Desa Harapan Makmur, Sei Lepan, Langkat, saat para kepala sekolah sedang menyetorkan potongan Dana BOS dari delapan SMP.

Dalam penangkapan ini, petugas juga menyita barang bukti berupa uang tunai Rp76 juta, daftar hadir peserta rapat, buku catatan bendahara, berisi kutipan dana BOS. Belakangan dari 11 orang yang diamankan, polisi akhirnya hanya menetapkan empat orang sebagai tersangka. (Mica/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.