Pungli Dana Bos, Mantan Kadis Pendidikan Langkat Dihukum Setahun Bui

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan pidana penjara kepada mantan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Langkat, Salam Syahputra selama 1 tahun. Dia terbukti bersalah melakukan pungutan liar (pungli) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama satu tahun, denda Rp50 juta, subsider 1 bulan kurungan,” kata majelis hakim yang diketuai Nazar Effendi dalam sidang yang digelar di ruang Cakra VI, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (9/4) sore.

Majelis hakim juga membacakan putusan terhadap tiga terdakwa lainnya yakni Kepala SMPN 3 Tanjung Pura sekaligus Koordinator MK2SN/Korwil Langkat Hilir Sukarjo, kemudian Kepala SMPN 3 Stabat sekaligus Bendarahara MK2SN Patini, dan Kepala SMPN 2 Gebang sekaligus Korwil Langkat Teluk Haru, Restu Balian Hasibuan.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada keempat terdakwa masing-masing selama 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan,” ujar majelis hakim.


Keempat terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menanggapi putusan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat, Irwan Marbun yang sebelumnya menuntut keempat terdakwa masing-masing selama satu tahun dua bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan menyatakan pikir-pikir.

BACA JUGA:  KPK Periksa Ketua DPRD Kota Malang Terkait Korupsi Pembahasan APBD

Sedangkan para terdakwa yang diketahui sudah 6 bulan mendekam di dalam penjara sejak ditahan penyidik ini langsung menyatakan terima.

“Terima kasih yang mulia majelis. Kami terima atas putusan ini,” ucap keempat terdakwa kompak.

Untuk diketahui, kasus ini bermula ketika Tim Saber Pungli Polda Sumut melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat, Salam Syahputera bersama 10 orang lainnya, terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SMP pada Oktober 2017 lalu. Saat OTT berlangsung, petugas mengamankan 11 orang.

Ke 11 orang ini tertangkap di SMP Negeri 4 Sei Lepan di Desa Harapan Makmur, Sei Lepan, Langkat, saat para kepala sekolah sedang menyetorkan potongan Dana BOS dari delapan SMP.

Dalam penangkapan ini, petugas juga menyita barang bukti berupa uang tunai Rp76 juta, daftar hadir peserta rapat, buku catatan bendahara, berisi kutipan dana BOS. Belakangan dari 11 orang yang diamankan, polisi akhirnya hanya menetapkan empat orang sebagai tersangka. (Mica/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Tips Mengurangi Risiko Diabetes Melitus Type 2 Pada Anak

Berikut tips mencagh diabaets melitus pada anak anda.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi