Cegah Korupsi, KPK Bentuk Komite Advokasi Daerah

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi menginisiasi pembentukan Komite Advokasi Daerah anti korupsi bagi pelaku usaha dan regulator di daerah untuk mencegah kejahatan tersebut di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pembentukan KAD tersebut di Kendari, Rabu (28/3), antara lain dihadiri pimpinan KPK Basaria Panjaitan, Penjabat Gubernur Sultra Teguh Setyabudi, seluruh kepala daerah tingkat kabupaten/kota, dan ketua pengurus asosiasi pengusaha.

Basaria Panjaitan mengatakan pembentukan KAD merupakan salah satu upaya KPK dalam memberdayakan agen perubahan dari masing-masing sektor.

Selain itu, mendorong pembentukan dan penguatan kebijakan pencegahan korupsi serta mendorong aksi anti korupsi yang melibatkan aktor-aktor dari sektor swasta, aparat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, serta masyarakat.


“Pendekatan yang dilaksanakan tersebut diharapkan bisa berjalan dengan seiring mulai dari perubahan individu pelaku bisnis, sistem, dan prosedur, hingga kebijakan-kebijakan di tingkat yang lebih tinggi,” kata dia.

BACA JUGA:  Kejari Cimahi Sita Uang Korupsi Pembangunan Pasar Raya

Untuk tingkat nasional, kata dia, KAD dibentuk pada sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dengan melibatkan asosiasi usaha dan kementerian/lembaga terkait.

Untuk tingkat daerah, katanya, komite itu dibentuk berdasarkan kondisi geografis dengan melibatkan asosiasi perusahaan dan regulator daerah.

“Jadi selain Sultra pada 2018 ini KPK menargetkan 26 provinsi untuk menbentuk komite advokasi daerah anti korupsi,” katanya.

KPK menggandeng sektor swasta dalam pencegahan korupsi mengingat sekitar 80 persen kasus yang ditangani KPK juga melibatkan sektor swasta, dengan modus praktik suap-menyuap dan gratifikasi dalam rangka memengaruhi kebijakan penyelenggara negara.

“Hal ini sebenarnya kontra produkif dengan kontribusi sektor swasta yang sangat besar dalam pembangunan daerah. Lingkungan bisnis yang tidak berintegritas akan membuat kompetisi menjadi tidak sehat, investasi terhambat dan lebih parah bisa menciptakan ‘state captured’,” ujarnya.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi