Cegah Korupsi, KPK Bentuk Komite Advokasi Daerah

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi menginisiasi pembentukan Komite Advokasi Daerah anti korupsi bagi pelaku usaha dan regulator di daerah untuk mencegah kejahatan tersebut di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pembentukan KAD tersebut di Kendari, Rabu (28/3), antara lain dihadiri pimpinan KPK Basaria Panjaitan, Penjabat Gubernur Sultra Teguh Setyabudi, seluruh kepala daerah tingkat kabupaten/kota, dan ketua pengurus asosiasi pengusaha.

Basaria Panjaitan mengatakan pembentukan KAD merupakan salah satu upaya KPK dalam memberdayakan agen perubahan dari masing-masing sektor.

Selain itu, mendorong pembentukan dan penguatan kebijakan pencegahan korupsi serta mendorong aksi anti korupsi yang melibatkan aktor-aktor dari sektor swasta, aparat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, serta masyarakat.

“Pendekatan yang dilaksanakan tersebut diharapkan bisa berjalan dengan seiring mulai dari perubahan individu pelaku bisnis, sistem, dan prosedur, hingga kebijakan-kebijakan di tingkat yang lebih tinggi,” kata dia.

Untuk tingkat nasional, kata dia, KAD dibentuk pada sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dengan melibatkan asosiasi usaha dan kementerian/lembaga terkait.

Untuk tingkat daerah, katanya, komite itu dibentuk berdasarkan kondisi geografis dengan melibatkan asosiasi perusahaan dan regulator daerah.

“Jadi selain Sultra pada 2018 ini KPK menargetkan 26 provinsi untuk menbentuk komite advokasi daerah anti korupsi,” katanya.

KPK menggandeng sektor swasta dalam pencegahan korupsi mengingat sekitar 80 persen kasus yang ditangani KPK juga melibatkan sektor swasta, dengan modus praktik suap-menyuap dan gratifikasi dalam rangka memengaruhi kebijakan penyelenggara negara.

“Hal ini sebenarnya kontra produkif dengan kontribusi sektor swasta yang sangat besar dalam pembangunan daerah. Lingkungan bisnis yang tidak berintegritas akan membuat kompetisi menjadi tidak sehat, investasi terhambat dan lebih parah bisa menciptakan ‘state captured’,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER