TKN Tantang BPN Adu Data C1 di Rapat Pleno KPU Untuk Buktikan Tudingan Kecurangan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf menantang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga untuk adu data C1 di Rapat Pleno KPU mendatang.

Hal itu disampaikan Juru Bicara TKN, Arya Sinulingga menanggapi tudingan BPN adanya kecurangan dalam perhituangan suara dalam Pilpres 2019.

“Saya tantang mereka adu data di Pleno KPU, berani ndak? Kalau ndak berani mereka pengecut. Kalau berani datang, datang dong adu data di KPU,” kata Arya di Posko Cemara, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (16/5).

Menurut Arya, Rapat Pleno Nasional yang sedang berlangsung di KPU saat ini, hingga tanggal 22 Mei mendatang adalah arena yang tepat untuk membuktikan ada atau tidaknya kecurangan.


“Kalau kamu (BPN) berani, kamu bawa itu data ke KPU, buktikan ada kecurangan itu atau tidak,” ujar politisi Perindo ini.

BACA JUGA:  Muhammadiyah: Bos Besar Korupsi KTP-el Harus Dibongkar

Arya menilai, dengan membawa data C1 untuk diadu di Pleno KPU adalah langkah yang proporsional, karena saat itu juga jika ada bukti kesalahan atau kecurangan, data C1 yang dimiliki baik TKN maupun BPN bisa disandingkan dengan milik KPU.

Ditegaskna Arya, bahwa TKN siap mengadu data C1 dengan BPN di Pleno KPU untuk menjawab tudingan kecurangan, dan berharap BPN tidak melakukan manipulasi adanya kecurangan dengan hanya bicara di publik tanpa berani membuktikan.

“Kalau nggak berani, koar-koar di luar, anda hanya manipulasi. Manipulasi terus untuk rakyat, supaya percaya,” tukas Arya.

Sebelumnya Prabowo-Sandiaga menuding ada kecurangan dalam perhitungan suara Pilpres 2019, dan BPN memutuskan untuk menolak hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Inilah Tanda-Tanda Harus Segera Panggil Ambulans Saat Dada Terasa Nyeri

Sekitar 75 % kematian akibat serangan jantung terjadi pada jam pertama serangan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Ruang Publik yang Manusiawi bersama Pancasila

Indeks dalam konteks ini telah berhasil mengucapkan sayonara pada ide sekularisme.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi