TKN Sebut Dalil BPN Tentang Ajakan Berbaju Putih Cara Pandang Bias Anti-Petahana

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota tim hukum Tim Kampanye Nasional (TKN), Luhut Pangaribuan menyebut dalil kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) tentang ajakan berbaju putih yang melanggar prinsip pemilu rahasia dan bebas merupakan cara pandang bias anti-petahana.

Luhut dalam sidang sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (18/6), menyebutkan instruksi berbaju putih kepada masyarakat saat di hari pemungutan suara 17 April juga dilakukan oleh tim BPN.

Namun, dalil BPN menyebutkan ajakan berbaju putih oleh pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-KH Ma’ruf Amin terdapat tekanan psikologis dan bersifat intimidatif bagi masyarakat.

“Apakah berarti Pemohon juga telah melakukan hal yang sama, yakni melakukan tindakan intimidatif dan tekanan psikologis kepada para pemilih? Apakah hanya karena Joko Widodo adalah Presiden petahana, maka otomatis pernyataannya menjadi intimidatif dan mengandung tekanan psikologis kepada para pemilih?” ujar Luhut.

“Inilah cara pandang bias anti-petahana yang sangat fatal dan kebablasan, yang mengarah pada kebencian terhadap petahana,” ujarnya.

TKN menilai dalil BPN sangat berlebihan, sebab faktanya pemilu berlangsung aman dan tidak ada laporan intimidasi kepada pemilih yang ditemukan atau dilaporkan ke Bawaslu atau kepolisian.

Fakta selanjutnya, BPN sebagaimana disampaikan dalam surat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Nomor: 053/BPN/PS/IV/2019 bertanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh Jend. TNI (Pur) Djoko Santoso selaku Ketua dan A. Hanafi Rais selaku Sekretaris, menyerukan para pemilihnya untuk menggunakan baju putih saat hari pencoblosan.

Kemudian, ajakan berbaju putih saat pencoblosan dinilai tidak melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu maupun PKPU No. 3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

TKN menyimpulkan dalil BPN tidak sama sekali menjelaskan adanya korelasi antara seruan pemakaian baju putih dengan pilihan dan hasil suara pemilih terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Jokowi-KH Ma’ruf.

“Sehingga dalil ini hanya asumsi dan perasaan Pemohon semata yang tidak dapat ditemukan kebenaran faktualnya secara hukum. Dengan demikian patut bagi Mahkamah untuk mengenyampingkan dalil pemohon ini,” tukas Luhut.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER