Soal Pertemuan dengan Prabowo, MenPAN RB Tegaskan UAS Tidak Langgar Netralitas ASN

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Syafruddin menegaskan bahwa ustadz Abdul Somad (UAS) tidak melanggar aturan netralitas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diatur di Undang Undang ASN, terkait pertemuan UAS dengan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto pada masa Kampanye Pilpres 2019, Kamis 11 April 2019 yang lalu.

Hal itu disampaikan Syafruddin untuk membantah pernyataan asisten deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM KemenPAN-RB, Bambang Dayanto Sumarsono yang pada Jumat, 12 April yang lalu menyebut UAS telah melanggar aturan netralitas ASN.

“Saya tegaskan lagi, pernyataan staf KemenPAN-RB (soal UAS) bukan pendapat resmi kami,” kata Menteri Syafruddin dalam jumpa pers di Kementerian PAN RB, Jakarta, Kamis (18/4).

Ditegaskan Syafruddin bahwa yang dapat memberikan pendapat atas suatu perkara di Kementerian atau Lembaga Negara (K/L) adalah menteri atau SesmenPAN-RB dan deputi.


“Jadi pendapat yang kemarin tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegas MenPAN RB.

BACA JUGA:  Relawan "Gerakan Ayo Memilih" Sosialisasikan Gerakan Anti Apatisme Politik

Manpan RB juga memastikan bawah tidak ada sanksi apapun yang akan dijatuhkan kepada ustadz Somad. Bahkan, tegasnya, tidak ada dari Kemneterian PAN RB maupun Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang akan menindak lanjuti.

“Saya bantah semuanya dan itu bukan sikap resmi KemenPAN-RB,” ujarnya.

Disampaikan juga oleh Syafruddin, bahwa sengaja hal tersebut baru disampaikan sekarang demi menjaga kondusivitas pemilu.

“Sekarang kan sudah selesai jadi bisa diungkapkan sikap resmi kami,” tukasnya.

Sebelumnya, asisten deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM KemenPAN-RB, Bambang Dayanto Sumarsono mengatakan bahwa ustadz Somad akan disanksi karena melanggar aturan netralitas PNS dan kode etik PNS yang diatur di PP 42 Tahun 2004.

Bambang beralasan pertemuan dengan Prabowo yang dilakukan ustadz Somad disaksikan jutaan mata karena disiarkan langsung TV Swasta nasional. Hal itu katanya dapat mempengaruhi para pemilih, terlepas profesi UAS yang juga ulama.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi