Sikapi Pernyataan Jokowi, Rusia Kembali Tegaskan Tidak Turut Campur Pemilu Indonesia

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva kembali menegaskan bahwa negaranya tidak turut campur terhadap proses pemilu yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia.

Hal itu disampaikan Dubes Lyudmila, menyusul pernyataan capres nomor urut 01, Jokowi yang menyebut istilah ‘propaganda Rusia’.

“Rusia tidak akan campur tangan dalam urusan dalam negeri negara manapun, khususnya dalam proses pemilu di negara manapun. Tentu saja tidak perlu ada pertanyaan mengenai intervensi Rusia dalam proses pemilu di Indonesia, yang kami anggap sebagai mitra dekat negara kami,” kata Dubes Lyudmila dalam press briefing di kediamannya di Jakarta, Rabu (13/2).

‘Propaganda Rusia’ Ciptaan Konsultan Politik AS Rand Corporation

Rand Corporation
Rand Corporation

Menurut Lyudmila, istilah ‘propaganda Rusia’ sendiri dapat disimpulkan sebagai propaganda Amerika, karena istilah tersebut dibuat oleh lembaga konsultasi politik AS, Rand Corporation, untuk penggunaan internal selama pemilu di AS pada 2016.

Istilah tersebut mengacu pada teknik ‘the firehouse of falsehood‘ atau diseminasi informasi yang tidak sepenuhnya benar, dilakukan secara cepat, terus-menerus, dan tidak konsisten.

“Penggunaan istilah ini tidak berdasar pada kenyataan, karena jika anda melihat apa yang sebenarnya terjadi di dunia bahwa berita palsu dan hoaks yang beredar di media massa dan media sosial, sumbernya bukan dari Rusia,” tegas Dubes Lyudmila.

Presiden Jokowi Klarifikasi ‘Propaganda Rusia’ adalah Terminologi

Jokowi di acara deklarasi Forum Alumni Jatim #01, di Tugu Pahlawan, Surabaya, Sabtu (2/2/2019). (foto:istimewa)

Presiden Jokowi telah mengklarifikasi ungkapan ‘propaganda Rusia’ yang sempat diucapkannya saat menghadiri deklarasi Forum Alumni Jatim #01 di Surabaya, bebarapa waktu lalu.

Menurut Jokowi, ungkapan tersebut tidak mengarah kepada negara Rusia, melainkan terminologi dari artikel lembaga konsultasi politik Rand Corporation.

Presiden mengungkapkan istilah ‘propaganda Rusia’ untuk mengacu pada semburan kebohongan, dusta, dan hoaks yang bisa menyebabkan ketidakpastian.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa penggunaan istilah tersebut tidak memengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Rusia yang terjalin sangat baik.

Editor:Hrn
Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Goenawan Mohamad, Nyaplok JP dan Ngobok-obok PAN

Setelah berhasil mengobok-obok dan mencaplok Jawa Pos, Goenawan Mohamad (GM) sekarang mengalihkan operasinya dengan mengobok-obok PAN (Partai Amanat Nasional).

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi