PPP Cari Paslon yang Ada Plusnya

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) rupanya masih belum mau secara terbuka pasangan mana yang akan didukung di Pilkada DKI putaran kedua. Bahkan Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy juga memunculkan pilihan untuk tidak mendukung secara resmi salah satu pasangan calon pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, April mendatang.

“Bukan soal gabung dengan siapa. Tapi kita melihat calon yang ada plus opsi lain. Apakah nomor dua, tiga, atau netral,” kata Romi, sapaan Romahurmuziy, di kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (23/2).

Menurut Romi, PPP baru akan memutuskan sikap resmi setelah KPUD DKI menggelar sidang pleno pilgub. Di samping itu, rapat internal akan membicarakan sikap partai berlambang Kakbah seandainya putaran kedua ditetapkan oleh penyelenggara pilkada.

“Kami juga melihat realitas politik. Pada putaran pertama kemarin kami mengusung AHY-Sylvi bersama tiga partai lain. Saya membangun komunikasi cukup intensif dengan ketiganya, tapi saat mengambil keputusan tentu independen,” jelas Romi.

Soal lobi-lobi, diakuinya utusan pendukung Anies-Sandi sudah menemuinya secara khusus di kantor partai. Namun, Romi tetap dengan sikapnya, belum memutuskan sebelum ada pleno KPUD. “Pasangan nomor tiga sudah menemui kami DPP PPP pada hari pertama pilkada dan mengajak untuk bergabung dengan paslon tiga. Tapi kami sampaikan hal yang sama,” jelas Romi.

Sejalan dengan sang ketua, Sekjen PPP Arsul Sani menjelaskan, sampai saat ini mereka masih menampung suara konstituen partai. Selain mempertimbangkan masukan dari stake holder dan tokoh senior partai, mereka juga memiliki kelompok yang harus didengar arahannya.

“Kalau di PPP itu kan kiai, alim ulama dan ustad, itu harus kami dengar. Posisi sekarang ini memang di PPP ada yang cenderung Anies-Sandi. Ada juga realitas bahwa ada juga kelompok PPP di kubu Ahok-Djarot, meskipun tidak bisa dikatakan mereka mewakili PPP. Tapi untuk sebuah realitas, itu ada,” terangnya, di kompleks DPR, Kamis (23/2) siang.

Menurutnya, dua hal tersebut yang diserap dari seluruh jajaran partai itu, sehingga keputusannya nanti tidak menambah masalah baru di PPP. “PPP ini sudah dua tahun dirundung masalah. Jangan kemudian di pilkada DKI Jakarta ini masalahnya justru bertambah‎,” tegasnya.

EDITOR: Rizky

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.