JAKARTA – Direktur Pusat Krisis Rohingya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sosial (PKS) Sukamta mendesak berbagai pihak terkait dapat membuka akses kemanusiaan terhadap masyarakat etnis Rohingya yang terusir dan dianiaya di Myanmar.

“Saya mendorong supaya ada kepastian waktu, kapan akses kemanusiaan itu mulai bisa dibuka,” kata Sukamta dalam rilis di Jakarta, Rabu (6/9).

Menurut dia, hal tersebut penting karena penderitaan yang menerpa warga Rohingya terus berjalan setiap hari bahkan setiap jam dan setiap menit.

Politisi yang menjadi Anggota Komisi I DPR itu juga menyatakan, semua persoalan terkait Rohingnya mesti diselesaikan di dalam meja perundingan.

Sebelumnya, PKS telah membentuk pusat krisis sebagai langkah nyata kepedulian terhadap tragedi kemanusiaan yang menimpa kaum Rohingya di Myanmar.

“Untuk memastikan langkah-langkah tersebut dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan maka DPP PKS membentuk ‘crisis centre’ khusus untuk masalah Rohingya,” kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman.

Menurut Mohamad Sohibul Iman, pusat krisis tersebut adalah dalam rangka mencegah informasi palsu atau hoax tentang Rohingya.

Ia mengatakan, krisis Rohingya menjadi masalah yang sangat penting bagi PKS agar tidak menjadi objek berita-berita hoax yang menyebabkan persoalan pembersihan etnis Rohingya di Myanmar menjadi kabur.

Dia mencontohkan video editan tentang Rohingya yang viral di media sosial.

“Bahkan saya sempat menerima kiriman di mana di dalamnya terdapat satu scene atau bagian dari film Rambo yang seolah-olah terjadi di Myamnar. Ini kan berbahaya bagi kondisi kerukunan beragama di Indonesia dan membuat peristiwa sesungguhnya menjadi kabur,” katanya.

Presiden PKS menyatakan, pihaknya ingin menyelesaikan masalah Rohingya di Myanmar tanpa ada masalah baru di dalam negeri.

Selain itu, Sohibul Iman juga mengintruksikan fraksinya di DPR RI untuk memperluas kerja sama dengan seluruh fraksi dan alat kelengkapan dewan untuk memperkuat langkah-langkah Indonesia dalam upaya melindungi dan mencegah etnik Rohingya dari bahaya pemusnahan etnis atau genosida.

“Kami intruksikan untuk terus meningkatkan konsolidasi dengan fraksi-fraksi lain membentuk semacam kaukus parlemen Indonesia untuk mendukung perjuangan Rohingya. Menunjukkan ini bukan hanya masalah kaum muslimin saja, tapi masalah kemanusiaan, masalah bersama,” ujarnya. (Ant/SU02)